astakom, Jakarta – Pemerintah menaruh harapan besar pada perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang pembahasannya kini sudah masuk dalam tahap akhir.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, kesepakatan ini akan memberi lonjakan signifikan bagi ekonomi nasional, khususnya di sektor ekspor dan produk domestik bruto (PDB).
Menurut proyeksi pemerintah, IEU-CEPA akan mendorong pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 0,19 persen, serta meningkatkan ekspor Indonesia hingga 57,76 persen dalam tiga tahun pertama implementasi.
“Kalau ekspor kita naik 50 persen itu setara dengan Vietnam ataupun Malaysia tahun ini,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulisnya, dikutip astakom.com, Sabtu (14/6).
Angka-angka tersebut bukan proyeksi semata. Airlangga mencontohkan negara tetangga seperti Vietnam dan Singapura, mengalami lonjakan kinerja ekspor yang signifikan setelah menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.
Lebih dari itu, Indonesia dengan adanya perjanjian dagang IEU-CEPA ini, kata Airlangga, juga dimungkinkan untuk mendapat pembebasan tarif ekspor komoditas unggulan hingga 0 persen.
“Dengan adanya IEU-CEPA, nanti tarif-tarif ekspor komoditas yang unggulan kita yang sekarang bisa 8-12 persen itu bisa turun ke 0 persen,” jelas Airlangga.
Beberapa komoditas unggulan Indonesia yang menjadi andalan di pasar Eropa meliputi kelapa sawit dan turunannya, bijih tembaga, produk oleokimia seperti fatty acids, alas kaki, bungkil kelapa, besi baja, lemak cokelat, kopra, serta produk berbasis karet dan mesin.
Kini, pembahasan perjanjian dagang IEU-CEPA telah memasuki tahap akhir. Airlangga mengungkapkan bahwa sebagian besar substansi kesepakatan sudah disetujui oleh kedua pihak.
“Saya sudah mendapatkan konfirmasi dari Komisioner Maroš Šefčovič terkait hasil resume rapat yang mereka juga sudah sepakati,” ujar Airlangga.
Perjanjian ini diharapkan segera diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo dan Presiden Uni Eropa, dengan penandatanganan memorandum dijadwalkan September 2025.
Selanjutnya, proses ratifikasi akan dilakukan oleh 27 negara anggota Uni Eropa dan Indonesia.
