astakom, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin pertambangan di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menilai bahwa pencabutan izin tersebut merupakan bentuk nyata komitmen negara terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap ekosistem laut yang merupakan aset bangsa sekaligus warisan dunia.
Baca juga :
Tidak ada rekomendasi yang ditemukan.
“Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang mencabut izin tambang di Raja Ampat,” ucap Kholid dikutip astakom, Jumat (13/6).
“Raja Ampat adalah salah satu simbol kemegahan Indonesia dalam kekayaan hayati laut. Mengorbankannya untuk aktivitas tambang adalah bentuk ketidakadilan ekologis dan kesalahan besar,” tegasnya.
Menurut Kholid, langkah Presiden Prabowo seharusnya menjadi awal dari evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin tambang lain yang berada di kawasan konservasi dan wilayah rawan konflik ekologis.
“Ke depan, kita berharap ada kebijakan menyeluruh untuk melindungi kawasan konservasi dari eksploitasi ekstraktif. Ini juga menjadi bukti bahwa negara hadir melindungi kawasan yang menjadi pusat keseimbangan ekosistem laut dunia,” tuturnya.
“PKS mendorong agar kebijakan ini tidak berhenti pada pencabutan izin semata, tetapi juga pemulihan ekosistem dan perlindungan hak masyarakat adat setempat,” lanjut Kholid.
Fraksi PKS DPR RI selama ini telah secara konsisten menolak segala bentuk aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono Caping, menegaskan bahwa aktivitas tambang di kawasan konservasi harus dihentikan secara permanen.
“Hentikan selamanya aktivitas penambangan di kawasan konservasi Raja Ampat. Raja Ampat adalah rajanya biodiversity bagi kehidupan kelautan dan perikanan. Ada sekitar 2 juta hektare kawasan konservasi perairan, rumah bagi lebih dari 1.600 spesies ikan, 75 persen spesies karang yang ada di dunia, serta 6 dari 7 jenis penyu yang terancam punah. Ini kawasan yang tak ternilai dan tak tergantikan,” ujar Riyono.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari Al-Qassam Kasuba, legislator muda Fraksi PKS dari daerah pemilihan Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa keberadaan tambang di Raja Ampat jelas bertentangan dengan semangat konservasi lingkungan.
“Raja Ampat bukan hanya aset nasional, tapi juga salah satu pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Aktivitas pertambangan di wilayah ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan berkelanjutan. Sudah saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinan global dalam konservasi laut, dan keputusan ini adalah awal yang baik,” ujar Al-Qassam.
PKS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan lingkungan yang berpihak pada keadilan ekologis dan keberlanjutan. Pencabutan izin tambang di Raja Ampat dinilai sebagai preseden penting dalam arah pembangunan Indonesia yang lebih hijau, tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi menjaga warisan alam untuk generasi mendatang.
