astakom, Jakarta – Di tengah suhu panas Arafah dan hiruk-pikuk perubahan sistem layanan, penyelenggaraan ibadah Haji 1446 Hijriah/2025 Masehi dinilai berhasil berjalan dengan baik.
Meskipun belum sempurna, komitmen kuat dan langkah cepat Menteri Agama (Menag), Nasruddin Umar diapresiasi oleh banyak pihak, termasuk analis sosial-politik keagamaan dan Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM), Syukron Jamal.
Baca juga
“Menteri Agama punya komitmen awal yang jelas melakukan perbaikan dan pembenahan Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah Haji di tengah tantangan perubahan sistem multi syarikah, efisiensi anggaran negara, keterbatasan petugas dan masa transisi leading sektor penanganan Haji dari Kemenag ke BP Haji,” kata Syukron dalam keterangan tertulis yang diterima astakom.com, Rabu (11/6).
Menurutnya, berbagai tantangan di lapangan seperti pemberangkatan, pemondokan, dan layanan saat puncak ibadah di Armuzna memang sempat muncul. Namun, ia menegaskan bahwa Menteri Agama selaku amirul hajj cukup tanggap dalam menghadapi semua dinamika tersebut.
“Beberapa persoalan yang mengemuka itu harus kita akui ada dan perlu menjadi catatan perbaikan ke depan, namun bukan berarti tidak ditangani saat ini. Buktinya bisa teratasi meskipun mungkin tidak sempurna,” tuturnya.
Syukron juga menyoroti faktor eksternal yang turut memengaruhi pelaksanaan haji tahun ini, termasuk kebijakan Kerajaan Arab Saudi terkait pengetatan visa dan aturan istitoah kesehatan.
Pria yang juga berprofesi sebagai Dosen di Universitas Islam Depok (UID) itu memandang sikap Menag Nasaruddin terhadap kebijakan-kebijakan tersebut sebagai langkah yang bijak dan berorientasi pada pelayanan jemaah.
“Terkait dengan kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Menag juga sudah bersikap bijak mengikuti perubahan tanpa mengorbankan pelayanan bagi jemaah. Walaupun ini harus menjadi perhatian penting agar diplomasi haji kita ke depan harus lebih kuat demi untuk kenyamanan ibadah jemaah haji kita,” jelasnya.
Namun demikian, Syukron tak menampik masih adanya dinamika internal yang bisa menimbulkan persepsi publik soal kurangnya kekompakan antarinstansi pemerintah dalam mensukseskan haji. Ia menilai ada kesan sebagian pihak di luar Kemenag justru bertindak sebagai pengawas, bukan bagian dari sistem pendukung.
“Kami melihat ada yang mewakili pemerintah dari luar instansi kemenag malah tugasnya hanya seperti pengawas bukan seperti bagian dari support sistem, yang secara bersama-sama mensukseskan agenda ini sekaligus sebagai catatan pembelajaran perbaikan ke depan,” tegasnya.
Syukron pun mengajak publik untuk melihat secara jernih dan objektif atas segala capaian dan tantangan yang ada.
“Jadi sekali lagi menurut kami penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 cukup baik dengan beberapa catatan untuk perbaikan dan penyesuaian ke depan, namun kita juga penting untuk bersikap bijak dan objektif mengapresiasi kinerja Menag dan jajaran termasuk para petugas haji 2025,” pungkasnya.
