astakom, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati bersama para wakil menteri dan jajaran Kemenkeu menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024 – 2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).
Agenda utama rapat ini adalah penyampaian pandangan fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Rapat dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir. Ia menegaskan bahwa penyampaian pandangan fraksi terkait KEM PPKF RAPBN merupakan amanat dari tata tertib DPR RI.
“Sesuai dengan pasal 167 ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyebutkan bahwa fraksi menyampaikan pandangan atas materi yang disampaikan oleh Pemerintah,” ujar Adies, seperti dikutip astakom.com, Selasa (27/5).
Sebagaimana diketahui, bahwa Pemerintah telah menyampaikan KEM PPKF dalam Rapat Paripurna, yang berlangsung pada 20 Mei 2025 lalu.
Dalam forum tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani telah menguraikan berbagai indikator yang akan menjadi asumsi dasar RAPBN 2026, di antaranya target pertumbuhan ekonomi yang ditarget di angka 4,7 persen.
Sri Mulyani juga menyampaikan tingkat inflasi Indonesia pada tahun depan ditetapkan di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, dan nilai tukar rupiah di antara Rp16.500 hingga Rp16.900 per USD.
Selain itu, suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan di kisaran 6,6 hingga 7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia antara USD60–USD80 per barel, lifting minyak bumi 600–605 ribu barel per hari, serta lifting gas 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Dari sisi fiskal, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara sebesar 11,71 hingga 12,22 persen dari PDB, belanja negara 14,19 hingga 14,75 persen dari PDB, dan defisit anggaran antara 2,48 hingga 2,53 persen.
Tak hanya fokus pada angka-angka makro, Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan ke level 6,5 – 7,5 persen pada 2026, pengangguran terbuka 4,44 – 4,96 persen, rasio gini di rentang 0,377 – 0,380, serta peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,57 dari 0,56 pada 2025.
Adapun dalam Rapat Paripurna, seluruh fraksi yang hadir menyampaikan pandangannya terhadap KEM PPKF, dan tanggapan resmi dari Pemerintah atas masukan DPR tersebut dijadwalkan akan disampaikan dalam Rapat Paripurna selanjutnya pada Selasa, 1 Juli 2025 mendatang.
Dengan serangkaian agenda ini, proses penyusunan RAPBN 2026 terus bergulir sebagai bagian dari komitmen pemerintah dan legislatif dalam menjaga kesinambungan fiskal dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
