astakom, Jakarta – Guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A mengatakan, ketahanan siber perlu ditingkatkan untuk melindungi aset-aset penting bank serta nasabah. Hal ini dilakukan menyusul ancaman siber yang semakin kompleks di dunia perbankan saat ini.
Pernyataan Bahrullah ini menjadi salah satu kajian pada seminar yang digelar Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) bertema “Membangun Ketahanan Siber di Era Digital Banking”, di Menara Bank BJB, Bandung, Kamis (22/5).
Baca juga :
Tidak ada rekomendasi yang ditemukan.
Seminar ini turut dihadiri oleh seluruh komisaris dari 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Seluruh Indonesia, dengan total 47 komisaris yang mewakili BPD di berbagai daerah.
Seminar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan perbankan dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, khususnya di Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia.
Kegiatan ini menghadirkan pembicara, Ruby Alamsyah, S.T., M.T.I. selaku CEO & Chief Digital Forensic PT Digital Forensic Indonesia (FDI) dan Dr. Cahyana Ahmadijaya, Senior Consultant FDI yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bangda) di Kementerian Dalam Negeri.
Acara tersebut dibuka resmi Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin, sedangkan Bahrullah sebagai mediator.
Bahrullah menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menyusun regulasi yang lebih efektif dalam menghadapi kejahatan siber.
“Kami percaya bahwa regulasi yang lebih jelas dan terstrukturakan mempermudah BPD dalam menghadapi ancaman siber yang semakin canggih,” ujar Bahrullah melalui keterangan tertulis yang diterima astakom.com, Minggu (25/5).
Hasil dari seminar ini terungkap, bahwa dalam menghadapi ancaman siber, perbankan perlu membangun struktur Cyber Risk Management yang kuat dan sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu POJK, PBI, dan SEOJK.
Namun, meskipun regulasi sudah lengkap, tantangan besar terletak pada pembangunan infrastruktur Teknologi informasi (IT) di BPD yang terbatas dalam hal anggaran.
Integrasi
Menurut Ruby untuk memperkuat ketahanan siber, BPD perlu melakukan integrasi antara sistem IT internal dengan vendor, switcher, dan layanan BI Fast.
Pasalnya, serangan siber bisa terjadi di semua jaringan ini, sehingga penting untuk memastikan seluruh sistem perbankan berjalan secara terintegrasi dan aman.
Lebih lanjut, BPD disarankan untuk membangun sistem yang lebih terhubung dengan core banking system dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dapat mengelola ancaman siber ini.
“Keamanan siber di sektor perbankan bukanlah tugas yang bisa dikerjakan sendiri oleh masing-masing bank. Oleh karena itu, kami mendorong agar seluruh BPD bekerja sama dalam membangun sistem yang lebih kuat dan aman,” ujar Ruby.
Seminar ini juga menggarisbawahi pentingnya kesiapan BPD dalam melakukan analisis dan kerja sama dengan switcher, khususnya dalam menyusun Memorandum of Understanding (MoU) untuk menjamin keamanan siber yang lebih baik.
Sementara itu, Ketua Umum FKDK BPDSI Nadjib Bachmid mengatakan, pihaknya diharapkan dapat terus memimpin peran aktif dalam memperkuat ketahanan siber perbankan, sehingga kejahatan siber dapat diminimalisasi dan sektor perbankan tetap aman dalam menghadapi tantangan di era digital.
“Intinya sinergi Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan dan tantangan perbankan masa depan di Tanah Air,” ungkap Nadjib yang juga Komisaris BPD Maluku Utara menutup wawancara.
