astakom, Jakarta — Program Sekolah Rakyat bukanlah upaya tunggal pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Program pendidikan dasar yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem ini turut disinergikan dengan Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga.
Hal tersebut mengemuka dalam acara Double Check bertema “Rakyat Dilindungi Negara, Sejauh Mana?” yang menghadirkan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono sebagai salah satu pembicara. Ia mengungkapkan bahwa sejak dirinya bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dilantik, Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan mandat untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.
Baca juga :
Tidak ada rekomendasi yang ditemukan.
“Dari data BPS 3,1 juta masyarakat miskin ekstrem, sekitar 0,7 persen harus selesai sebelum 2026. Sedangkan 8,57 persen atau sekitar 24 juta jiwa rakyat miskin, pada 2029 sudah harus di bawah 5 persen,” kata Agus Jabo Priyono, Sabtu (24/5/2025), seperti dikutip astakom.com.
Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa tugas besar ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Sosial. Diperlukan sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia kemudian mencontohkan kisah Naila, anak yang pernah diperkenalkan Presiden Prabowo dalam acara Halalbihalal Presiden RI bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri di Balai Kartini, Selasa (6/5).
“Contoh Naila di Makassar itu yang rumahnya masih dari bedek beratap seng, tanahnya masih sengketa pula. Kita urus bersama-sama. Anaknya kita ambil masuk Sekolah Rakyat, kemudian kami koordinasi dengan wali kota. Anaknya diurus, keluarganya diurus, termasuk rumahnya juga diurus. Makanya semua kementerian dilibatkan,” jelasnya dalam diskusi yang digagas Gempita di Galeri Cemara.
Ia menambahkan, selama ini Kemensos bekerja di hilir dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun kini, Presiden Prabowo meminta Kemensos untuk bertransformasi menjadi lembaga pemberdaya masyarakat agar keluarga miskin dapat keluar dari jerat kemiskinan secara mandiri. Fokus utama kementerian ini kini terletak pada perlindungan dan jaminan sosial.
Sebagian besar dari anggaran Kemensos yang mencapai Rp75 triliun dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Keduanya disalurkan langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui transfer tunai ke rekening masing-masing.
Lebih lanjut, Wamensos mengungkapkan bahwa sebanyak 65 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli mendatang, bertepatan dengan tahun ajaran baru. Sekolah-sekolah ini memanfaatkan bangunan sentral yang telah tersedia dan dikelola oleh Kementerian Sosial. Jumlah Sekolah Rakyat ditargetkan bertambah hingga 100 unit pada akhir tahun.
Pemerintah daerah akan dilibatkan dalam mendukung keberadaan Sekolah Rakyat, khususnya terkait lahan, perizinan, serta akses infrastruktur seperti jalan, air, dan listrik. Lahan yang diusulkan tidak boleh bermasalah atau dalam sengketa. Koordinasi lintas kementerian dan pemda pun menjadi kunci kelayakan penyelenggaraan program ini.
Hal senada disampaikan Deputi I Bidang Materi Komunikasi dan Informasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Isra Ramli. Ia menyebut bahwa ada tiga kementerian yang memiliki mandat dalam memajukan kesejahteraan umum: Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan.
“PCO sendiri melakukan koordinasi dengan ketiga kementerian untuk membantu rakyat mencapai kemakmuran. Program-program Presiden Prabowo tidak menyasar kelompok tertentu, tapi bersifat lebih universal atau seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Isra juga menambahkan bahwa dimensi program pemerintah saat ini bukan hanya bersifat perlindungan atau bantuan, tetapi juga pemberdayaan. Ia mencontohkan Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari ekosistem pembangunan yang menciptakan efek berantai positif.
“Kita beruntung punya Presiden yang memiliki pemikiran besar dan teknokratis. Kita tidak lagi berdebat ideologi, tapi mewujudkan apa yang menjadi tujuan program,” kata Isra.