astakom, Boston – Universitas Harvard resmi menggugat pemerintahan Trump atas larangan pendaftaran mahasiswa internasional yang dinilai sebagai bentuk pembalasan politik tidak konstitusional.
Gugatan ini diajukan ke pengadilan federal Boston pada Kamis (22/5) dan menjadi gugatan kedua Harvard terhadap administrasi mantan Presiden AS itu.
Dalam dokumen hukum, Harvard menyebut keputusan pemerintahan Trump melanggar Amandemen Pertama dan bisa berdampak langsung serta menghancurkan bagi lebih dari 7.000 pemegang visa mahasiswa, termasuk hampir 6.800 mahasiswa asing di Cambridge.
“Dengan goresan pena, pemerintah telah berupaya menghapus seperempat dari mahasiswa Harvard, mahasiswa internasional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Universitas dan misinya,” tulis gugatan itu sebagaimana dikutip astakom, Jumat (23/5).
Larangan ini menyusul tuntutan Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem pada 16 April, yang menuntut Harvard menyerahkan data lengkap seluruh mahasiswa asing dalam waktu 72 jam—termasuk rekaman aktivitas protes di kampus.
Pemerintah menuding Harvard membiarkan agitator anti-Amerika dan pro-teroris menyerang mahasiswa Yahudi serta menuduh kampus itu berkoordinasi dengan Partai Komunis Tiongkok, termasuk menampung anggota kelompok paramiliter Tiongkok pada 2024.
Noem mengatakan, tindakan terhadap Harvard akan menjadi peringatan bagi universitas lain.
Presiden Harvard Alan Garber membela kampusnya, menegaskan universitas tidak akan tunduk terhadap tekanan politik dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum.
“Harvard tidak akan mengalah pada prinsip-prinsip inti yang dilindungi secara hukum karena takut akan pembalasan,” ujar Garber.
Selain larangan mahasiswa asing, pendanaan federal senilai $2,2 miliar juga dibekukan, menyusul penolakan Harvard terhadap desakan perubahan kebijakan, audit fakultas, dan reformasi organisasi mahasiswa.
Dalam gugatannya, Harvard menyatakan pemotongan dana dan larangan tersebut adalah bagian dari kampanye tekanan politik untuk mengontrol arah akademis kampus.
Sementara itu, Pemerintah China turut bereaksi, menyebut larangan itu sebagai langkah yang merusak reputasi global Amerika Serikat, terutama karena 1.203 mahasiswa China tengah menempuh studi di Harvard tahun ini.