astakom, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman melontarkan ide jenaka namun serius soal rendahnya jumlah pelaku waralaba yang mengurus legalitas usahanya lewat STPW atau Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
Hal itu disampaikannya dalam acara opening ceremonny Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/5) kemarin.
Adapun dalam acara tersebut turut hadir Iqbal Shoffan Shofwan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), selaku instansi yang berwenang terkait perizinan bisnis waralaba.
“Realitasnya, franchise yang jalan itu ribuan. Tapi yang urus STPW cuma 300-an. Saya bercandain ya, kok bisa begitu? Mungkin karena namanya STPW, Pak. Coba Bapak ubah jadi STW, insyaallah saya yakin lebih banyak peminatnya,” ujarnya, seperti dikutip astakom.com, Sabtu (17/5).
Maman menyampaikan, di balik gurauannya itu, ada kritik serius soal kompleksitas administrasi yang membuat pelaku usaha enggan mengurus izin. Terlalu banyak syarat dan dokumen yang harus dilengkapi membuat proses legalisasi jadi momok bagi pengusaha kecil yang baru merintis.
“Banyak pelaku usaha, apalagi yang muda-muda, udah semangat mau daftar tapi mentok di dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Ujung-ujungnya mundur. Padahal legalitas itu penting untuk naikin nilai tawar produk dan sistem bisnis mereka,” tegasnya.
Ia pun mengusulkan agar regulasi seperti STPW dibuat lebih ramah dan fleksibel, tanpa mengorbankan standar kualitas. Tujuannya agar lebih banyak pengusaha, khususnya UMKM, mau dan mampu masuk ke ekosistem bisnis waralaba yang legal dan berkelanjutan.
Maman menilai, branding dokumen perizinan seperti STPW juga tak kalah penting dari substansinya. “Kalau namanya aja udah ribet, ya orang males buka. Coba dibuat yang lebih catchy, yang gampang diingat. Itu juga bagian dari strategi menggaet pelaku usaha,” jelasnya.
Meski pernyataannya disampaikan dengan santai dan penuh canda, pesan yang disampaikan Menteri Maman cukup serius, yakni negara harus mulai memikirkan pendekatan yang lebih luwes, modern, dan komunikatif dalam mendorong legalisasi serta pertumbuhan bisnis UMKM, termasuk sektor waralaba.