astakom, Jakarta – Untuk pertama kalinya sejak Bung Karno, Indonesia kembali memiliki presiden yang turun langsung ke tengah buruh. Prabowo Subianto tak hanya hadir, tapi juga bertindak.
Hari Buruh Internasional 2025 menjadi catatan baru dalam sejarah hubungan negara dan kaum pekerja. Untuk pertama kalinya dalam enam dekade terakhir, seorang Presiden Republik Indonesia hadir langsung di tengah massa buruh dalam perayaan May Day.
Prabowo Subianto melangkah ke Lapangan Silang Monas, Jakarta, bukan sekadar sebagai kepala negara, tapi sebagai pemimpin yang menyatakan keberpihakannya.
Pemandangan seperti itu terakhir kali bisa kita saksikan pada 1 Mei 1965. Ketika itu, Presiden pertama RI Ir. Soekarno, menyapa langsung kaum buruh.
Setelah 60 tahun, sejarah seolah berulang kembali dan menjelma dalam sosok yang berbeda. Sosok itu adalah Prabowo Subianto yang muncul di tengah puluhan ribu buruh dari Jabodetabek hingga Banten, menjawab kerinduan akan pemimpin yang berpihak.
“Kalau ada buruh yang telantar, itu harus kita bela, harus kita urus sebaik-baiknya,” tegasnya dalam pidato publik, menggaungkan semangat negara hadir dalam setiap masalah buruh.
Hubungan antara Prabowo Subianto dan kalangan buruh tak lahir secara tiba-tiba. Sejak awal keterlibatannya kembali dalam dunia politik pasca reformasi, Prabowo telah menunjukkan perhatian khusus terhadap nasib para pekerja sebagai bagian penting dari visi kerakyatannya.
Langkah nyata dimulai ketika Prabowo mendirikan Partai Gerindra pada tahun 2008. Dalam platform partai tersebut, perlindungan terhadap tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan menjadi poin penting
Kebijakan Nyata, Bukan Janji
Di bawah pemerintahan Prabowo, komitmen terhadap buruh tak berhenti di panggung pidato. Tahun 2025 ditandai dengan kenaikan Upah Minimum Nasional sebesar 6,5 persen—kenaikan terbesar dalam satu dekade terakhir.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut kebijakan ini sebagai angin segar. “Lebih dari 95 persen buruh mendukung kebijakan ini. Setelah 10 tahun, akhirnya ada keberpihakan nyata,” katanya.
Presiden Prabowo juga membentuk Satuan Tugas PHK untuk merespons ancaman pemutusan hubungan kerja yang meningkat akibat gejolak global dan otomatisasi.
Satgas ini melibatkan unsur buruh, pengusaha, hingga akademisi, dan ditugaskan merespons cepat ancaman PHK serta menjamin hak-hak pekerja.
Di sisi perlindungan sosial, revisi terhadap Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan juga diundangkan.
Kini buruh yang terkena PHK berhak atas uang tunai hingga 60 persen dari gaji selama enam bulan. Iurannya pun diturunkan untuk meringankan beban pekerja.
Tak Hanya Soal Upah
Keberpihakan Prabowo merentang luas, menyentuh aspek-aspek kehidupan buruh yang lebih mendasar. Mulai dari program makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil dari keluarga buruh berpenghasilan rendah, hingga penguatan perlindungan pekerja migran melalui pengawasan penempatan dan pemberantasan perdagangan manusia.
“Kesejahteraan buruh adalah investasi jangka panjang bangsa ini,” ujar Prabowo dalam salah satu forum dialog awal April lalu.
Dialog Terbuka, Enam Tuntutan Buruh
Dalam momentum May Day 2025, para buruh menyampaikan enam tuntutan utama kepada Presiden. Dari penghapusan sistem outsourcing hingga pengesahan berbagai RUU strategis seperti RUU Ketenagakerjaan dan RUU PPRT.
Prabowo pun menyambutnya dengan tangan terbuka. Tak ada gas air mata, tak ada pagar kawat berduri. Hanya ruang bagi dialog dan harapan.
“May Day tahun ini jadi titik balik. Kami melihat Presiden Prabowo siap mendengar dan bekerja sama,” kata Said Iqbal.
Mengembalikan Marwah Negara Hadir
Langkah-langkah yang diambil Prabowo Subianto menunjukkan perubahan paradigma: dari buruh sebagai beban, menjadi buruh sebagai aset bangsa.
Seperti Soekarno yang dulu berkata “kaum buruh adalah tulang punggung revolusi,” kini Prabowo menyuarakan semangat yang sama, dalam konteks zaman yang berbeda.
Setelah Soekarno, kini Indonesia kembali memiliki presiden yang berdiri bersama buruh, bukan hanya dalam ucapan, tapi juga dalam kebijakan.
