astakom, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi memperkuat peran institusi tersebut dalam pembangunan nasional.
Hal ini disampaikan dalam jamuan makan siang bersama Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Kepresidenan, pada Selasa (29/4).
Menurut Ahmad Muzani, Presiden Prabowo menginginkan BUMN tampil sebagai unit usaha negara yang tangguh, terutama karena besarnya penyertaan modal dari negara.
“Beliau (Presiden Prabowo) berharap BUMN bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh. Karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya,” ujar Muzani, seperti dikutip astakom.com, Rabu (30/4).
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menambahkan, publik memiliki harapan besar terhadap kinerja para penyelenggara BUMN, termasuk mereka yang tergabung dalam entitas holding seperti Danantara.
Kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi sorotan utama.
“Yang diharapkan masyarakat dari kinerja para penyelenggara BUMN, termasuk yang bergabung dalam Danantara, adalah peran besar mereka dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Isu evaluasi direksi ini sebelumnya juga disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat menghadiri Townhall Meeting Danantara yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4).
Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan agar manajemen BUMN tak segan mengganti direksi yang dinilai tidak berkompeten atau menyalahgunakan kewenangan.
“Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang enggak bener, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” tegas Prabowo saat itu.
Sebaliknya, Prabowo juga meminta agar manajemen memberi kesempatan promosi bagi pegawai yang menunjukkan kinerja baik.
Jika sumber daya internal belum mencukupi, ia mendorong pencarian tenaga profesional dari luar, dengan catatan memiliki kualitas dan profesionalisme tinggi.
“Yang baik dari bawah dari dalam kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi, tidak boleh yang tidak profesional,” katanya.
Presiden juga menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya manusia di BUMN. Ia mengingatkan agar tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang identitas seperti suku, agama, ras, ataupun afiliasi politik.
“Saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang atau atas dasar partai politik, tidak. Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.
Evaluasi menyeluruh ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang bersih, kuat, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
