astakom, Padang – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa calon siswa Sekolah Rakyat harus berasal dari keluarga tidak mampu, khususnya mereka yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem.
Hal itu disampaikan Mensos saat menemui 50 calon siswa dan orang tua mereka di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang, pada Selasa (29/4).
Baca juga
Mensos menuturkan, kategori penerima manfaat itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin agar program pendidikan tersebut benar-benar menyasar kalangan yang membutuhkan.
“Arahan Presiden Prabowo, yang bisa sekolah di sini (Sekolah Rakyat) adalah mereka dari keluarga tidak mampu. Di statistik istilahnya itu miskin atau miskin ekstrem. Mereka harus sudah ada di DTSEN,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip astakom.com, Rabu (30/4).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung kesiapan Sekolah Rakyat di BBPPKS Padang, termasuk kesiapan para siswa yang akan segera memulai proses belajar.
Gus Ipul menjelaskan bahwa tahapan seleksi siswa dilakukan secara ketat dan terstruktur, dimulai dari verifikasi administrasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Seleksi dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah calon siswa untuk memastikan kondisi mereka sesuai dengan data, serta pemeriksaan kesehatan.
Pada tahap awal, BBPPKS Padang akan membuka dua rombongan belajar yang masing-masing terdiri dari 25 siswa. Total terdapat 50 calon siswa yang dinyatakan lolos seleksi, dengan komposisi 25 laki-laki dan 25 perempuan.
Sekolah Rakyat di Padang ini berdiri di atas lahan seluas 9.733 meter persegi dan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti asrama, perpustakaan, ruang makan, aula, dan tempat ibadah.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, proses seleksi dilakukan dengan pengawasan ketat dan koordinasi intensif bersama pemerintah daerah.
“Kami datang ke sini ini, koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota untuk terus menyamakan persepsi. Jangan sampai rekrutmen ini diwarnai dengan KKN,” tegas Gus Ipul.
Fokus pada Kualitas Pengajar
Dalam hal tenaga pendidik, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan mengutamakan perekrutan dari ASN setempat.
Selain itu, formasi guru akan dilengkapi dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) baik penuh waktu maupun paruh waktu, serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bila diperlukan.
Untuk tahun ini, di Sumatera Barat terdapat dua Sekolah Rakyat yang siap menjalankan kegiatan belajar mengajar, yakni di BBPPKS Padang dan di Kabupaten Solok.
Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 200 titik Sekolah Rakyat yang terdiri atas 100 titik melalui dana APBN dan 100 titik dari partisipasi swasta.
Sekolah Rakyat akan dirancang sebagai institusi pendidikan terpadu yang menyediakan jenjang pendidikan SD hingga SMA.
Fasilitasnya mencakup ruang kelas, asrama guru, sarana olahraga, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Setiap lokasi ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa.
Antusiasme pemerintah daerah terhadap program ini cukup tinggi. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 300 kabupaten/kota telah mengajukan permohonan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.
Pemerintah menargetkan agar setiap daerah memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, selaras dengan visi Presiden Prabowo.