Sabtu, 2 Agu 2025
Sabtu, 2 Agustus 2025

Ferry Juliantono: Model Koperasi Merah Putih Diserahkan ke Musyawarah Desa

astakom, Denpasar – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah wajib dengan pilihan tiga model pembentukan yaitu pendirian baru, pengembangan, atau revitalisasi dengan koperasi yang sudah ada.

Namun untuk model pembentukannya, Ferry menyebut keputusannya diserahkan kepada musyawarah desa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih di Denpasar, Bali, Selasa (29/4).

“Musyawarah desa agendanya pembentukan koperasi desa, ada tiga pendekatan, kalau desanya belum ada koperasi bisa bikin baru, kalau misalkan sudah ada kita lihat juga koperasinya perlu dikembangkan atau tidak, kalau misalkan ada contoh yang bagus kita ajak,” kata politisi Partai Gerindra itu, seperti dikutip astakom.com.

Dalam acara tersebut, Wamenkop mendengar laporan keberhasilan sejumlah koperasi atau BUMDes. Pada kasus ini Koperasi Desa Merah Putih nantinya dapat mengajak yang sudah ada untuk kerjasama.

“Tapi bisa juga BUMDesnya tidak jalan, itu kan juga bisa meyakinkan, jadi kembali kepada musyawarah desa,” kata Ferry.

Agenda musyawarah desa sendiri telah diatur dalam Juklak Menkop 1/2025 Tentang Pembentukan Kopdes Merah Putih, dimana selain menentukan model pembentukan dan struktur juga harus membahas bidang usaha yang hendak dijalankan.

Untuk model bisnis, Kementerian Koperasi memberi kesempatan desa melakukan kegiatan sesuai potensi dan kompetensi yang dimiliki.

Namun, pemerintah berpesan agar Koperasi Desa Merah Putih juga menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) yang selama ini dinilai belum optimal untuk masyarakat.

“Namanya kredit usaha rakyat, tapi rakyat susah akses, jadi kita memang dalam skema yang sedang diatasi oleh Kementerian Keuangan dan BUMN karena kalau KUR yang seperti sekarang hanya bisa digunakan sekali kemudian tidak bisa lagi,” jelas Wamenkop.

Dengan kewenangan desa yang diberikan pemerintah pusat ini jadi bukti bahwa meskipun program ini sifatnya berangkat dari atas (arahan pusat) tetap menerapkan kaedah koperasi yaitu musyawarah.

Menurut Ferry yang terpenting saat ini desa segera menggelar musyawarah desa sehingga bisa dilakukan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan melanjutkan ke teknis selanjutnya mengenai pengelolaan koperasi.

Rubrik Sama :

Menko Polkam Prihatin soal Ajakan Ganti Merah Putih dengan Bendera One Piece

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan menyampaikan keprihatinan mendalam atas beredarnya ajakan provokatif untuk mengganti bendera merah putih dengan simbol fiksi, seperti bendera One Piece.

Rangkuman Perjalanan Negosiasi Tarif Indonesia-AS yang Berbuah Manis

Setelah melalui proses yang berliku dan diplomasi maraton selama hampir empat bulan, Indonesia akhirnya berhasil mencapai kesepakatan penting dengan Amerika Serikat (AS) terkait penurunan tarif resiprokal.

Mahfud Yakin Prabowo Tak Akan Biarkan Kriminalisasi Politik Terulang

Pakar hukum tata negara Prof. Mohammad Mahfud MD menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membebaskan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan Hasto Kristiyanto dari jerat hukum melalui mekanisme amnesti dan abolisi.

Yusril Tegaskan Amnesti dan Abolisi untuk Hasto dan Tom Lembong Sah Secara Hukum

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Cover Majalah

Update