astakom.com, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki sistem sensor keamanan bawah laut.
Dilansir dari antaranews.com, pengadaan alat tersebut pun baru diajukan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI pada hari Senin (28/4).
Baca juga :
Tidak ada rekomendasi yang ditemukan.
“Jadi harusnya ada fixed sonar yang dipasang di bawah laut, tapi kita belum memiliki,” kata Laksamana Ali saat rapat bersama Komisi I DPR RI seperti yang dikutip astakom.com, Senin (28/4).
Ali menilai, ketiadaan sensor bawah laut menjadi kelemahan utama dalam mendeteksi keberadaan kapal selam asing yang melintas di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Tanpa sistem tersebut, aktivitas kapal selam asing tidak bisa termonitor dengan efektif.
Saat ini, TNI AL tengah mengembangkan Sistem Pusat Komando Pengendalian (Sispuskodal) tahap pertama untuk memperkuat konsep pemantauan keamanan laut nasional secara komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif.
“Dari Sispuskodal itu, pengawasan jarak jauh mencapai 50 persen dan pengawasan pesisir serta perairan teritorial sudah mencapai 30 persen. Namun, pengawasan bawah laut masih 0 persen,” ungkapnya.
Dalam pengembangan sistem tersebut, TNI AL bekerja sama dengan Singapura yang telah memiliki Information Fusion Center (IFC) berteknologi tinggi.
Indonesia juga telah menempatkan International Liaison Officer (ILO) di IFC untuk mendukung pertukaran informasi terkait kegiatan ilegal di kawasan.
“Dan kita menempatkan ILO di sana, untuk ikut mengamati dan memberikan data-data apabila ada anomali kegiatan ilegal di kawasan,” lanjutnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati mengaku prihatin atas kondisi tersebut. Ia menyoroti pentingnya investasi dalam teknologi sensor bawah laut, mengingat Indonesia memiliki perairan yang mencakup 65 persen dari total wilayah NKRI.
“Katanya alasannya alatnya itu sangat mahal. Semahal apapun kalau itu penting, apalagi ikut menjaga kedaulatan laut kita, itu wajib Pak,” tegas Elita kepada KSAL.
Elita menekankan bahwa ancaman di bawah laut sangat serius dan Indonesia harus segera meningkatkan kemampuan pertahanannya di bidang tersebut untuk menjaga kedaulatan nasional.
