astakom, Jakarta – Tawaran Indonesia dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) mendapat pujian karena dianggap yang paling lengkap dan komprehensif. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Dia menyampaikan bahwa pihak AS, baik dari unsur pemerintah maupun dunia usaha mengapresiasi proposal Indonesia karena mencerminkan kerja sama yang saling menguntungkan dan menjadi solusi untuk tantangan perdagangan global.
Baca juga
“Ini merupakan pengakuan dari AS terhadap langkah-langkah Indonesia. Dengan komunikasi yang baik sejak awal, Indonesia dianggap sebagai ‘first mover’, yang memberikan keuntungan dalam proses perundingan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers dari Washington D.C., yang dikutip astakom.com di Jakarta, Jumat (25/4).
Sri Mulyani menjelaskan, bahwa Indonesia telah menjalin komunikasi dengan berbagai lembaga AS, termasuk United States Trade Representative (USTR), Department of Commerce, dan US Treasury.
Ia mengatakan, bahwa langkah ini dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang kebijakan AS dan ekspektasi mereka terhadap mitra dagang, termasuk Indonesia.
“Ini semua untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang bagaimana AS memandang perdagangan dengan Indonesia,” terangnya.
Pemerintah Indonesia berharap, negosiasi ini akan menghasilkan hasil yang baik tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga bagi perekonomian global. Menkeu optimis, umpan balik positif dari AS akan membuka jalan untuk pembahasan lebih lanjut di tingkat teknis.
“Feedback positif ini akan menjadi bekal bagi kita untuk terus melanjutkan pembahasan di tingkat teknis. Kami berharap hasilnya dapat memberikan manfaat besar untuk perekonomian Indonesia dan dunia,” tambah Menkeu.
Pada kesempatan yang sama, dalam rangkaian IMF – World Bank Spring Meetings 2025, Sri Mulyani juga turut melakukan diskusi dengan Menteri Keuangan negara lain mengenai hubungan perdagangan mereka dengan AS. Forum ini menjadi ajang untuk meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas ekonomi global.
“Itulah semangat yang terus kami sampaikan,” pungkas Menkeu.
