Saat Dunia Tegang, Indonesia Mainkan Diplomasi di Sektor Ekonomi dan Kesehatan

astakom, Jakarta – Di tengah ketegangan ekonomi global yang kian dinamis, Indonesia mengambil langkah strategis dengan mengintegrasikan agenda ekonomi dan kesehatan dalam diplomasi tingkat tinggi.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin bertemu langsung dengan Chairman dan CEO Freeport-McMoRan, Richard Adkerson dan Kathleen Quirk, di sela rangkaian Spring Meetings, yang digelar IMF dan Bank Dunia.

Pertemuan ini menjadi ajang pertukaran pandangan strategis, khususnya terkait dampak kebijakan tarif global terhadap fluktuasi harga komoditas, seperti tembaga, yang merupakan salah satu ekspor andalan Indonesia.

Richard Adkerson dan Kathleen Quirk turut menyoroti perubahan besar dalam rantai pasok global, yang dinilai bisa memengaruhi stabilitas sektor industri dan investasi.

Menanggapi isu tersebut, Sri Mulyani menekankan pentingnya menjalin kemitraan yang adil dan setara di tengah kompleksitas situasi ekonomi dunia.

“Komunikasi yang terbuka dan berimbang menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas serta kepentingan bersama,” ungkapnya melalui unggahan di akun Instagram @smindrawati, yang dikutip astakom.com di Jakarta, Kamis (24/4).

Namun, agenda mereka tak hanya membahas isu ekonomi. Kolaborasi ini juga merambah sektor kemanusiaan dengan fokus pada penguatan layanan kesehatan di Papua, khususnya dalam mendukung program pemberantasan malaria.

Langkah tersebut selaras dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas.

Upaya ini mencakup penguatan infrastruktur medis dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan sebagai fondasi utama sistem kesehatan nasional.

Dengan memadukan kepentingan ekonomi dan sosial, Indonesia menunjukkan pendekatan diplomasi baru yang tak hanya berbicara soal angka, tapi juga tentang kualitas hidup masyarakat.

Di tengah gejolak global, pertemuan ini menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif harus menjadi arah strategis pemerintahan Presiden Prabowo ke depan.