astakom, Jakarta – Provinsi DKI Jakarta akan menggelar program Sekolah Rakyat di tiga lokasi. Program yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu akan memiliki fasilitas asrama tanpa dipungut biaya (gratis).
“DKI Jakarta pada tahun ajaran 2025/2026 mulai membuka Sekolah Rakyat dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kami sedang berproses menyiapkan Sekolah Rakyat,” kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko di Jakarta, Rabu (23/4) seperti dikutip astakom.com dari Antara.
Baca juga
Sarjoko mengatakan program Sekolah Rakyat yang diadakan di DKI Jakarta merupakan tanggung jawab dari Kementerian Sosial dan Disdik DKI membantu dalam proses persiapannya.
Menurut dia, ada tiga lokasi yang akan didirikan Sekolah Rakyat yaitu jenjang SD dan SMA direncanakan berada di Jakarta Selatan, SMP berada di Sentra Handayani, Jakarta Timur. “Untuk pengembangan Sekolah Rakyat akan dimulai di tahun pelajaran baru,” tegasnya.
Sekolah Rakyat, jelas Sarjoko, didedikasikan bagi anak-anak dari kalangan tidak mampu sehingga nantinya mereka akan ditempatkan pada satu tempat untuk diberikan pembelajaran.
“Sekolah ini juga berbeda jadi didedikasikan khusus untuk siswa dari keluarga yang tidak mampu,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menerangkan Sekolah Rakyat merupakan inovasi sosial yang dirancang untuk memutus transmisi kemiskinan turun-temurun.
Dia mengatakan banyak keluarga miskin tetap berada dalam siklus kemiskinan karena minimnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan.
“Pendidikan adalah rekayasa sosial yang paling terbukti mampu memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat menjadi solusi jangka panjang untuk kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural,” kata Mensos dengan sapaan karib Gus Ipul itu, (22/4).
Program SR merupakan inisiatif pemerintah di bawah kepresidenan Prabowo Subianto untuk menyediakan pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program tersebut dikelola Kemensos dan direncanakan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.
Pendanaan utama SR berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dari alokasi anggaran pendidikan 2025.
Kementerian Keuangan telah memasukkan pelaksanaan SR ke dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025 .
Selain itu, pemerintah membuka peluang bagi sektor swasta untuk berkontribusi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Prabowo mendorong partisipasi swasta dalam mendukung pembangunan dan operasional SR.
Setiap unit SR diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp100 miliar. Dana tersebut mencakup pembangunan infrastruktur seperti ruang kelas, asrama, perumahan guru, fasilitas olahraga, dan rumah ibadah, serta operasional sekolah.
