Minggu, 27 Jul 2025
Minggu, 27 Juli 2025

Negosiasi Tarif Trump, Menkeu Bakal Upayakan Asas Keadilan

astakom, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir di Jakarta, pada Kamis (17/4).

Sri Mulyani menyampaikan, pertemuan ini menjadi kesempatan baik untuk memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika di tengah dinamika geopolitik dan perekonomian global yang sedang terjadi.

Bendahara Negara menyampaikan, bahwa salah satu bahasan dalam pertemuannya dengan Dubes AS Kamala adalah terkait peluang negosiasi terkait tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump.

“Salah satu topik penting yang kami bahas adalah upaya Indonesia dalam melakukan negosiasi pengenaan tarif perdagangan oleh Amerika Serikat,” kata Sri Mulyani, yang dikutip astakom.com, Kamis (17/4).

Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan pandangan Pemerintah Indonesia agar isu tarif resiprokal ini dapat diselesaikan secara adil dan saling menguntungkan bagi kedua pihak.

“Kami berdiskusi secara terbuka mengenai langkah-langkah yang bisa ditempuh bersama agar isu ini dapat diselesaikan dengan tetap mengedepankan asas keadilan bagi kepentingan ekonomi kedua negara dan dunia,” tuturnya.

Selain itu, Sri Mulyani dalam pertemuan itu juga menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang memang telah didesain untuk mendukung program-program Presiden RI Prabowo Subianto.

APBN 2025 disiapkan untuk mewujudkan berbagai program yang berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia, seperti program makan bergizi gratis, perlindungan sosial, hingga program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani menegaskan, bahwa APBN 2025 dirancang oleh pihaknya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan bijak dan berkelanjutan.

“Semua itu dirancang dengan tetap menjaga prinsip prudent dan sustainable,” pungkasnya.(**)

Rubrik Sama :

Fakta di Balik Amplop Hajatan Kena Pajak yang Bikin Heboh Publik

Publik sempat dibuat heboh dengan kabar bahwa amplop kondangan bakal dikenai pajak. Namun, pemerintah langsung meluruskan isu tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada rencana pemungutan pajak dari sumbangan di acara hajatan.

Pemerintah Bentuk Satgas Tri Banyu Arutala, Transformasi Air Minum dan Sanitasi Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tri Banyu Arutala sebagai upaya transformasi penyediaan air minum dan sanitasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia.

Guru Besar Unpad Soal Transfer Data ke AS: Lumrah dan Tak Terhindarkan

astakom, Jakarta - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pandjajaran (Unpad) Ahmad M Ramli mengatakan transfer data pribadi bukan berarti mengalihkan pengelolaan data seluruh Warga...

Gus Ipul: Sekolah Rakyat Harus Inovatif Tapi Tetap Sesuai Norma

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul kembali menegaskan pentingnya inovasi dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat
Cover Majalah

Update