Minggu, 27 Jul 2025
Minggu, 27 Juli 2025

Kemenlu: Indonesia Tidak Pernah Beri Izin Negara Manapun Buka Pangkalan Militer

astakom, Jakarta – Sebuah media asing tiba-tiba mengabarkan tentang kemungkinan kehadiran militer Rusia di Indonesia, tepatnya di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Manuhua, Biak, Papua.

Kabar ini makin santer di media usai kantor berita Antara merilis laporannya. Pemberitaan itu menyebut Rusia akan menjadikan Lanud Manuhua sebagai lokasi markas pesawat-pesawat militer miliknya.

Laporan tersebut mulanya dilansir oleh media internasional yang fokus di bidang pertahanan, ‘Janes’. Dalam laporan itu disebutkan bahwa semua bermula ketika kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia ke Indonesia.

Disebutkan, Rusia telah meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat militer mereka.

Permintaan ini muncul setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025, yang bertujuan untuk menempatkan pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.

Tak ayal, spekulasi itu pun berkembang menjadi kekhawatiran publik, terutama soal kedaulatan dan posisi netral Indonesia dalam kancah geopolitik global.

Menaggapi kabar itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan pemerintah tak memberi izin negara manapun untuk membangun pangkalan militer di Indonesia.

Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah Soemirat (Roy) menyampaikan pernyataan itu dalam keterangan tertulis pada Rabu (16/4).

“Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di Indonesia,” kata Roy.

Roy juga mengatakan Indonesia sebagai negara yang memiliki tradisi politik luar negeri yang bebas aktif akan menerima dan mengizinkan pesawat atau kapal militer negara lain dalam misi damai untuk berkunjung ke Indonesia.

Lebih lanjut, dia juga menerangkan Indonesia punya rencana untuk membangun tempat peluncuran satelit di Biak.

“Pembicaraan mengenai hal tersebut telah dimulai beberapa tahun yang lalu namun belum sampai kepada keputusan apapun,” ungkap Roy. UTR (**)

Rubrik Sama :

Hapus Kategori Premium, Pemerintah Perang Total Lawan Beras Oplosan

Pemerintah mengambil langkah ekstrem dalam memberantas praktik beras oplosan yang selama ini merugikan masyarakat. Salah satu kebijakan paling mengejutkan adalah penghapusan kategori beras premium, yang selama ini menjadi celah empuk bagi manipulasi kualitas oleh pelaku nakal.

Warga Termiskin Jadi Pekerja Dapur MBG, Target Serap 1,5 Juta Tenaga Kerja

Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menekan angka kemiskinan dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional, dengan merekrut kelompok masyarakat termiskin sebagai pekerja di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Guru Besar UMY Nilai Istilah ‘Serakahnomics’ Jadi Strategi komunikasi Prabowo Soroti Ketimpangan Ekonomi

Istilah 'Serakahnomics' yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto sebagai kritik terhadap praktik korupsi di kalangan pengusaha menuai sorotan dari kalangan akademisi, salah satunya yakni Guru Besar Ekonomi Politik Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Muhammad Faris Al-Fadhat.

Isi Akhir Pekan, Prabowo Gelar Pertemuan dengan 82 Profesional Muda di Hambalang

astakom, Bogor - Presiden Prabowo Subianto mengisi akhir pekannya dengan menggelar pertemuan dengan 82 profesional muda di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa...
Cover Majalah

Update