astakom.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyindir kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Dia menyebut, kebijakan tarif AS murni transaksional. Sehingga apa yang dilakukan Trump tidak ada dalam disiplin ilmu ekonomi.
Baca juga
“Itu is purely transactional. Tidak ada landasan ilmu ekonominya,” kata Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4).
Atas hal tersebut, Bendahara negara itu pun mengatakan kepada para ekonom, bahwa ilmu ekonomi tak berguna untuk menghadapi gejolak akibat kebijakan tarif tersebut.
“Jadi teman-teman ini ada di ISEI di sini, mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya hari-hari ini,” ucapnya satir.
Sri Mulyani pun menjelaskan, tarif resiprokal yang ditetapkan AS terhadap 60 negara termasuk Indonesia tidak menggambarkan cara perhitungan ekonomi.
Bahkan ia menegaskan, ekonom yang sudah lama menggeluti ilmu ekonomi pun sulit memahami kebijakan yang dikeluarkan Donald Trump itu.
“Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi untuk ekonomi,” ucap Sri Mulyani.
Dia menjelaskan, kebijakan Trump pada intinya adalah menetapkan tarif terlebih dahulu, dengan tujuan menutup defisit perdagangan.
Namun dalam hal ini, tak ada ilmu ekonomi yang dapat dijadikan dasar dalam menutup defisit.
“Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain,” imbuhnya menegaskan.
FYI, Trump telah resmi mengumumkan tarif timbal balik (reciprocal tariff) AS yang nilainya berkisar antara 10 sampai 39 persen. Khusus untuk Indonesia, tarif yang dikenakan adalah sebesar 32 persen.
Tarif untuk negara lain juga cukup bervariasi, seperti China sebesar 34 persen, Uni Eropa 20 persen, Vietnam 46 persen, India 26 persen, Jepang 24 persen, Thailand 36 persen, Malaysia 24 persen, Filipina 17 persen, dan Singapura 10 persen.(**)
