Magz
astakom, Jakarta – Menjelang musim libur Lebaran 2025, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengimbau para pelaku industri pariwisata untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi guna mengantisipasi lonjakan wisatawan di destinasi favorit. Selain itu, kesiapan dalam menghadapi perubahan cuaca, terutama di daerah rawan bencana, menjadi perhatian utama.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, menyampaikan Kementerian Pariwisata secara keseluruhan telah mengantisipasi situasi yang tidak diharapkan. Sebelumnya, Kemenpar telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan di seluruh Indonesia.
Sebagai langkah konkret, Kemenpar bekerja sama dengan BMKG, BNPB, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesiapan industri pariwisata menghadapi potensi bencana. Salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah platform Sisparnas (Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional), yang menyediakan informasi terkait manajemen krisis. Platform ini juga terintegrasi dengan data cuaca dari BMKG, memungkinkan pemantauan kondisi cuaca di berbagai destinasi wisata secara real-time.
“Di dalamnya juga ada link bekerja sama dengan BMKG, sehingga kita dapat mengetahui dari waktu ke waktu kondisi cuaca di setiap daerah,” jelas Hariyanto, Jumat (28/3/2025).
Selain itu, Kemenpar juga mencatat bahwa beberapa daerah seperti Yogyakarta dan Bintan telah mengaktifkan Tourist Information Center (TIC) guna memberikan informasi dan layanan kepada wisatawan.
“Kita lebih kepada bagaimana stakeholders, termasuk pemerintah daerah, mengantisipasi itu semua dengan media digital,” tambah Hariyanto.
Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenpar, Fadjar Hutomo, menekankan bahwa Kemenpar juga turut serta dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menghadirkan Posko Angkutan Lebaran 2025, yang diprakarsai oleh Kementerian Perhubungan. Posko ini melibatkan berbagai instansi, termasuk Kemenpar, BMKG, ASDP, serta BUMN terkait.
Dalam aspek kesiapsiagaan bencana, Kemenpar melakukan pemantauan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti curah hujan tinggi yang berisiko menimbulkan banjir bandang dan tanah longsor. Selain itu, risiko vulkanologi di kawasan gunung berapi juga menjadi perhatian.
“Kita melakukan advokasi dengan para pengelola desa wisata. Risiko vulkanologi terutama di destinasi wisata yang berada di gunung berapi atau di lerengnya juga menjadi perhatian, di mana kami bekerja sama dengan PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi),” jelas Fadjar.
Sementara itu, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani, menyoroti pentingnya penerapan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environmental sustainability). Protokol ini dinilai masih relevan dalam menciptakan pengalaman wisata yang aman dan nyaman.
“Keselamatan perjalanan juga harus diperhatikan. Isu perubahan iklim membuat Kementerian Pariwisata harus lebih adaptif, sehingga kami akan menyusun pedoman untuk menangani keselamatan saat perubahan cuaca terjadi,” kata Rizki.
Kementerian Perhubungan memproyeksikan bahwa jumlah perjalanan selama Lebaran 2025 mencapai 146 juta perjalanan, dengan estimasi pengeluaran rata-rata wisatawan nusantara sebesar Rp2,57 juta per perjalanan. Dengan angka tersebut, perputaran ekonomi yang dihasilkan selama periode libur Lebaran diperkirakan mencapai Rp375,2 triliun.
Selain langkah mitigasi, dalam pertemuan tersebut turut dibahas sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian, salah satunya adalah pemasangan papan peringatan di lokasi wisata Gunung Mas, Puncak, Bogor. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat berdampak pada iklim investasi pariwisata di Indonesia.
Rizki Handayani menjelaskan bahwa Kemenpar memiliki kewajiban untuk menerapkan standar usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di sektor pariwisata. Standar tersebut harus mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan regulasi terkait dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
“Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Investasi atau BKPM terkait perizinan usaha, serta meningkatkan sosialisasi mengenai standar usaha di sektor ini,” ungkap Rizki.
Dalam aspek transformasi digital, Kemenpar tengah mendorong program Tourism 5.0, yang mengutamakan promosi digital berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI). Menteri Pariwisata telah menugaskan Deputi Pemasaran untuk segera meningkatkan tampilan dan fungsi website indonesia.travel, yang kini telah memasuki tahap pengembangan pertama.
“Website ini akan menjadi pintu utama bagi wisatawan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai destinasi di Indonesia dengan tampilan yang lebih imersif, informatif, dan ramah pengguna,” kata Rizki.
Sementara itu, Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, turut menanggapi isu terkait ditemukannya ladang tanaman yang diduga ganja di kawasan Taman Nasional Bromo.
“Penanaman ganja atau hal-hal lain yang melanggar hukum merupakan ranah aparat penegak hukum. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait untuk memastikan aspek legalitas dan dampaknya terhadap pengelolaan destinasi,” ujarnya.
Selain itu, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenpar, Fadjar Hutomo, menyoroti insiden tenggelamnya tiga kapal wisata di Labuan Bajo, Nusa Penida, dan Gili Trawangan. Kemenpar terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan dinas serta institusi terkait untuk memastikan keselamatan wisatawan.
“Ini terus menjadi perhatian kami di Kementerian Pariwisata,” tegas Fadjar.
Laporan: Jordan