Astakom, Jakarta – Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas, menegaskan bahwa peran TNI dalam pertahanan siber adalah untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa.
“Siber telah menjadi sebuah domain penting dalam operasi militer. Di lingkungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, siber bahkan telah menjadi sebuah korps tersendiri sejak tahun 2014,” ujar Frega seperti yang dikutip Astakom, Jumat (28/3).
Baca juga :
Tidak ada rekomendasi yang ditemukan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konsep multi-domain operations dan multi-domain battle, yang berkembang sejak 2017, telah mengintegrasikan ranah siber bersama dengan darat, laut, udara, dan ruang angkasa. Konsep ini pun telah diadopsi oleh banyak negara, termasuk anggota NATO.
Sebagai perbandingan, Frega mencontohkan Singapura yang telah membentuk Angkatan Siber dengan nama Digital and Intelligence Service untuk menghadapi ancaman perang masa depan.
“Perkembangan dan dinamika ancaman tersebut menjadikan urgensi bagi TNI untuk berperan dalam menanggulangi ancaman siber yang bersinggungan dengan kedaulatan negara,” tegasnya.
Frega menekankan bahwa pencantuman tugas pertahanan siber dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Ia juga memastikan bahwa kehadiran TNI dalam pertahanan siber tidak bertujuan untuk mengekang kebebasan berpendapat.
“Bila ada yang menyuarakan narasi bahwa operasi militer di ruang siber akan memberangus demokrasi karena membatasi kebebasan berpendapat, itu tidak benar. Sebagai negara demokrasi, kebebasan berpendapat, termasuk menyampaikan kritik, merupakan hal yang wajar,” tegasnya.
Frega mengungkapkan bahwa ancaman siber yang dihadapi TNI meliputi serangan terhadap sistem pertahanan dan komando militer, seperti peretasan, sabotase digital, serta pencurian data strategis. Selain itu, serangan terhadap infrastruktur nasional, seperti jaringan listrik, telekomunikasi, dan transportasi, juga menjadi perhatian utama karena berpotensi mengganggu stabilitas negara.
Tidak hanya itu, ancaman siber juga mencakup operasi informasi dan disinformasi yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan pemerintah, serta berpotensi memecah belah bangsa.
“Di samping itu, terdapat ancaman serangan siber dari aktor negara maupun non-negara yang dapat berdampak pada keamanan nasional, baik dalam bentuk spionase maupun cyber warfare,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, TNI akan bekerja sama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga yang berperan dalam keamanan siber, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika Digital (Kemen Kominfodigi), serta Polri.
Frega menegaskan bahwa tidak akan ada tumpang tindih kewenangan dalam kolaborasi ini.
“Kemen Kominfodigi tetap bertanggung jawab atas regulasi dan pengelolaan infrastruktur digital nasional, BSSN berfokus pada pengamanan siber secara nasional, sementara Polri menangani aspek penegakan hukum. Koordinasi lintas lembaga akan diperkuat agar masing-masing pihak dapat menjalankan tugasnya secara optimal,” pungkasnya. (ast/Jor)
