astakom, Jakarta – Struktur komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan jadi perhatian Presiden Prabowo. Presiden meminta jajarannya agar dibuat lebih ramping dan diisi oleh para profesional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons positif dari pasar.
“Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ujar Airlangga dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat pada Rabu, 26 Maret 2025.
Menurut Airlangga, struktur baru ini akan tetap menyesuaikan kebutuhan masing-masing bank. Selain itu, komposisi komisaris juga tetap akan mencakup unsur dari kementerian teknis terkait.
“Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM,” jelasnya.
Tidak hanya penyederhanaan struktur komisaris BUMN, kondisi nilai tukar rupiah juga turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Airlangga menegaskan bahwa meskipun rupiah mengalami fluktuasi, kondisi ekonomi Indonesia secara fundamental tetap kuat.
“Ya rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi. Tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat,” ujarnya.
Airlangga menyebutkan beberapa faktor pendukung seperti ekspor yang kuat, cadangan devisa yang solid, serta neraca perdagangan yang positif. Ia menambahkan, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah dijalankan turut memberikan dampak positif terhadap ketahanan nilai tukar.
“Kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, rancah perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus. Plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak ter-corner ke depan,” paparnya.
