astakom, Washington, D.C.– Presiden Donald Trump pada Selasa (26/3) meremehkan kebocoran rencana operasi militer terhadap kelompok Houthi di Yaman yang terjadi akibat kesalahan dalam obrolan grup di aplikasi perpesanan Signal. Insiden ini, yang melibatkan seorang jurnalis, memicu kecaman keras dari anggota parlemen Demokrat yang menilai pemerintahan Trump ceroboh dalam menangani informasi sensitif.
Dalam wawancara dengan NBC News, Trump menyatakan bahwa insiden tersebut “ternyata tidak serius” dan menegaskan dukungannya terhadap Penasihat Keamanan Nasional, Mike Waltz. Ia juga menggambarkan kebocoran ini sebagai “satu-satunya kesalahan dalam dua bulan” pemerintahannya.
Menurut laporan The Atlantic, Mike Waltz secara tidak sengaja menambahkan Jeffrey Goldberg, pemimpin redaksi majalah tersebut, ke dalam obrolan grup yang terdiri dari 18 pejabat senior pemerintahan. Grup ini membahas rencana serangan terhadap Houthi, yang seharusnya tetap dirahasiakan.
Trump, meskipun membela Waltz, tampaknya melempar kesalahan kepada stafnya. “Michael Waltz telah belajar dari kesalahannya, dan dia orang baik,” ujar Trump. “Itu adalah salah satu orang Michael yang menelepon. Seorang staf memiliki nomornya di sana.”
Insiden ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keamanan komunikasi pemerintah, terutama dalam diskusi terkait operasi militer. Signal, meskipun dikenal dengan fitur enkripsi end-to-end, tetap merupakan aplikasi publik yang tidak dirancang untuk menangani informasi sekelas rahasia negara.
Anggota parlemen Demokrat mengecam keras penggunaan aplikasi ini untuk membahas strategi militer. Mereka menyoroti kurangnya kontrol dan disiplin dalam menangani informasi sensitif, terutama karena Gedung Putih berulang kali menegaskan bahwa tidak ada informasi rahasia yang dibagikan dalam obrolan tersebut.
Pejabat senior pemerintah kesulitan memberikan penjelasan yang memuaskan terkait alasan penggunaan aplikasi publik untuk membahas operasi yang seharusnya sangat rahasia. Insiden ini semakin menambah daftar panjang kontroversi yang membayangi administrasi Trump, terutama terkait keamanan informasi dan transparansi pemerintahan.
