astakom, Uiseong-gun, Korea Selatan – Kebakaran hutan yang bermula di Uiseong-gun terus menyebar dengan cepat hingga mencapai Andong-si, Provinsi Gyeongsang Utara. Dalam tiga hari terakhir, kobaran api yang diperburuk oleh kondisi kering dan angin kencang telah menghambat upaya pemadaman, memicu kekhawatiran terhadap keselamatan warga.
Sebanyak 6.453 petugas pemadam kebakaran dan 107 helikopter dikerahkan untuk mengendalikan api yang terus merambat sejak akhir pekan lalu. Namun, asap tebal dan angin kencang membatasi akses bagi helikopter serta mempercepat penyebaran api ke wilayah yang lebih luas. Hingga Senin sore, peringatan evakuasi tambahan dikeluarkan untuk Andong-si, kota yang berbatasan langsung dengan Uiseong-gun.
Berdasarkan data terbaru Kementerian Dalam Negeri, luas wilayah yang terdampak telah mencapai 8.732 hektare, meningkat hampir 5.000 hektare dari laporan sebelumnya pada Minggu.
Lima kebakaran hutan skala besar dan menengah kini melanda beberapa wilayah, termasuk Sancheong-gun dan Gimhae di Provinsi Gyeongsang Selatan, serta Okcheon-gun di Provinsi Chungcheong Utara. Kebakaran ini telah merenggut nyawa empat petugas pemadam kebakaran dan pegawai negeri, serta menyebabkan sembilan orang lainnya luka-luka.
Pada Senin pagi, dua kebakaran di Gimhae dan Okcheon-gun berhasil dipadamkan, namun kebakaran di Sancheong-gun, Uiseong-gun, dan Ulju-gun masih belum terkendali. Pemerintah setempat juga tengah memantau potensi penyebaran api ke Cheongsong-gun dan merencanakan tindakan antisipatif guna melindungi warga.
Sebagai respons terhadap meluasnya kebakaran, Perdana Menteri Han Duck-soo, yang saat ini menjabat sebagai penjabat presiden, mengumumkan penetapan Uiseong-gun, Ulju-gun, dan Hadong-gun sebagai zona bencana khusus.
Sebelumnya, pada Sabtu, Sancheong-gun telah lebih dulu ditetapkan dalam kategori yang sama, memungkinkan pemerintah mempercepat upaya pemulihan dan memberikan bantuan keuangan bagi warga terdampak. Melalui status ini, penduduk yang kehilangan tempat tinggal akan menerima dukungan finansial, termasuk pengurangan biaya utilitas publik dan penangguhan pajak daerah.
