Jumat, 25 Apr 2025
Jumat, 25 April 2025

Luhut Catat Pesan Penting Prabowo: Jangan Hambat Rakyat!

astakom, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mencatat satu pesan yang selalu ditekankan Presiden Prabowo Subianto setiap kali mereka bertemu.

“Setiap pertemuan dengan Presiden @prabowo, saya mencatat satu pesan yang selalu beliau sampaikan,” tulis Luhut di unggahan Instagramnya, Kamis (20/3).

Pesan tersebut berkaitan dengan birokrasi, dimana regulasi atau aturan yang dibuat pemerintah tidak boleh menghambat rakyat yang ingin bekerja dan berusaha.

“Birokrasi tidak boleh menghambat rakyat yang ingin bekerja dan berusaha,” demikian pesan Prabowo yang dicatat Luhut.

Karena itu, pemerintah langsung tancap gas buat merampingkan aturan yang ribet alias deregulasi.

Langkah ini diharapkan dapat mengatasi hambatan bisnis yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Melalui langkah ini, ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita yang tinggi dapat dikurangi dan mendorong investasi, serta penciptaan lapangan kerja,” jelas Luhut.

Luhut mengingatkan, deregulasi ini bukan hal baru bagi Indonesia. Tahun 1980-an, langkah serupa sukses mendorong kinerja ekspor hingga 20%.

“Kini, langkah serupa harus dipercepat. Perizinan yang berbelit dan aturan yang menghambat akan dipangkas, terutama bagi industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil yang menyerap jutaan tenaga kerja,” tambahnya.

Menurut Luhut, sektor padat karya ini punya potensi besar, tapi sering tersandung aturan yang malah bikin ribet. Belum lagi masalah bahan baku yang susah, impor ilegal, sampai rantai pasok yang kurang efisien.

“Untuk itulah, dibutuhkan penyederhanaan regulasi,” tandas Luhut.

Selain itu, Luhut juga menyoroti pentingnya Indonesia untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan zaman. Salah satunya lewat digitalisasi pemerintahan.

Rencananya, pemerintah bakal meluncurkan infrastruktur digital publik pada 17 Agustus mendatang, tepat pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, dengan fokus utama pada program Perlindungan Sosial.

“Dengan langkah ini, berbagai program pemerintah diharapkan menjadi lebih efisien dan menghemat anggaran cukup besar,” pungkasnya.

Laporan: Najib

Rubrik Sama :

SIM Indonesia Berlaku di 8 Negara Asean Mulai 1 Juni 2025

SIM A (pengendara mobil) dan SIM C (pengendara motor) Indonesia akan berlaku di delapan negara Asia Tenggara, yakni Filipina, Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, Brunei, Singapura, dan Malaysia.

APBN Jadi Tameng di Tengah Gempuran Perang Dagang Global

Di tengah meningkatnya tekanan global akibat kebijakan proteksionis dan memanasnya tensi dagang internasional, Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

PLN ajak Swiss Kembangkan Energi Hidro, Dukung Target Nol Emisi

Energi hidro adalah salah satu sumber EBT paling potensial yang dimiliki Indonesia dan dapat dikembangkan secara masif untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, khususnya yang berasal dari impor.

Harap Tenang! Rupiah Tetap Aman Meski Ada Perang Dagang

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo meyakini nilai tukar (kurs) mata uang Rupiah masih terjaga stabil di tengah panasnya perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).

Terbaru