ASTAKOM, Bekasi – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut tidak ada judul anggaran pembagian THR untuk ormas, LSM, atau untuk siapa pun.
Dedi menekankan, ormas atau LSM seharusnya tak meminta THR jika mendukung pemerintahan yang bersih dan jauh dari praktik korupsi.
Baca juga :
Tidak ada rekomendasi yang ditemukan.
Menurutnya, wali kota hingga kepala dinas berbagai lembaga pemerintah belakangan dipusingkan lantaran banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun perseorangan yang jelang Lebaran mendatangi kantor pemerintahan hanya untuk meminta THR.
“Kita jujur-jujur aja nih, tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing, sama,” ujar Dedi seperti dikutip di laman media sosialnya, Selasa (18/3).
Dedi menambahkan, orang yang datang ke kantor semuanya minta THR, sedangkan kepala dinas hanya dapat THR dari pemerintah untuk keluarganya. “Kalau itu dibagikan, keluarganya tidak dapat, terus mau ngambilnya dari pos mana,” kata Dedi.
Jika pejabat pemerintah tetap memaksakan diri memberikan THR ke ormas atau pihak lain, kata Dedi, justru dikhawatirkan akan melakukan tindakan korupsi.
Oleh sebab itu, Gubernur Dedi menegaskan bahwa semua ormas di wilayahnya dilarang meminta THR, baik ke pengusaha maupun kantor pemerintahan.
“Saya hari ini menyampaikan bahwa termasuk tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor ke mana pun,” jelas Dedi.
Di sisi lain, Dedi mengultimatum apabila ada aparatur sipil negara (ASN) terbukti meminta THR, akan dinonaktifkan karena tindakan tersebut masuk kategori pungutan liar (pungli). “Proses, nonaktifkan,” tegas dia.(ast-2/ac
