astakom, Jakarta – Pemerintah makin serius mempercepat solusi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak.
Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengintegrasikan sistem data real time demi memastikan penyaluran bantuan perumahan tepat sasaran.
Langkah ini diwujudkan melalui dashboard terpusat yang menghubungkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri dengan platform BPS dan Kementerian PKP, untuk menyisir data MBR secara detail.
“Kita tidak memiliki data siapa yang belum punya rumah atau tinggal di rumah tidak layak. Inilah yang dicek oleh BPS,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip astakom.com, Kamis (31/7).
Dengan sistem ini, pemerintah bisa memantau secara real time daerah mana saja yang mengeluarkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Kita bisa memantau real time daerah mana yang mengeluarkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembebasan BPHTB, by name, by address,” tegas Tito.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 244.722 izin PBG telah terbit untuk pembangunan baru maupun renovasi rumah bagi MBR. Tito juga mendorong percepatan penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur pembebasan BPHTB dan PBG.
“Daerah tidak perlu khawatir kehilangan PAD. Ini untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan niatnya meniru model Kementerian Dalam Negeri dalam pemantauan data inflasi, yang terbukti efektif karena melibatkan pemerintah daerah secara intensif.
“Kami ingin meniru pendekatan Pak Mendagri yang melibatkan pemda secara intensif, termasuk rapat rutin dengan bupati/wali kota,” ujar Maruarar.
Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi terobosan strategis untuk menyelesaikan persoalan backlog perumahan yang masih membayangi Indonesia, sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung kesejahteraan rakyat.
