astakom, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan capaian positif pengelolaan keuangan negara tahun 2024 dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (22/7).
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa indikator utama fiskal menunjukkan tren yang terkendali dan berdampak, mencerminkan tata kelola fiskal yang semakin akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Menkeu menyampaikan bahwa rasio defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2024 tercatat sebesar 2,30 persen, berada dalam rentang target kebijakan fiskal sebesar 2,19–2,51 persen.
Selain itu, indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan juga mendapat capaian yang positif, yang mencapai 103,49, melampaui target yang ditetapkan sebesar 95.
“Strategi fiskal yang ditempuh mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya, dikutip astakom.com, Rabu (23/7).
Dari sisi penerimaan negara, rasio penerimaan terhadap PDB sebesar 12,70 persen sedikit melampaui target 12,27 persen. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.850,6 triliun, lebih tinggi dari target Rp2.802,4 triliun.
Penegakan hukum di sektor penerimaan juga mencatat kinerja positif dengan efektivitas pengawasan mencapai 102,09 persen dari target 84,29 persen.
Belanja negara turut menunjukkan perbaikan. Indeks kualitas belanja tercatat sebesar 92,21, dan ketimpangan antarwilayah menurun menjadi 0,14 dari target 0,23. Dari sisi pembiayaan, yield Surat Berharga Negara (SBN) berhasil ditekan menjadi 6,78 persen, lebih rendah dari target 6,90 persen.
Kemenkeu juga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Indeks kepuasan layanan publik mencapai 4,46 dari target 4,36. Sementara kualitas pengelolaan SDM mencapai skor 118,68, jauh melebihi target 100.
Capaian ini ditopang oleh sejumlah program strategis, antara lain pengesahan UU APBN 2025, pelaksanaan UU P2SK melalui tiga Peraturan Pemerintah, percepatan realisasi DAK Fisik untuk pendidikan dan infrastruktur, efisiensi layanan logistik nasional, serta penyelesaian aset eks BLBI.
Pada sisi pemberdayaan, Kemenkeu juga menyalurkan pembiayaan UMi kepada lebih dari 2,2 juta pelaku usaha mikro, memberikan 2.020 beasiswa dokter spesialis, dan mengimplementasikan kebijakan negative growth pegawai serta aplikasi digital melalui Super Apps Kemenkeu.
“Kementerian Keuangan selama ini telah didukung oleh Komisi XI, dari mulai perencanaan anggaran kami, pembahasan BA 15, dan juga dukungan Komisi XI terhadap anggaran dan monitor terhadap kinerja kami,” ujar Sri Mulyani.
Bendahara negara itu berharap, sinergitas antara pemerintah di lingkup eksekutif dengan Konmisi XI di lingkup legislatif dapat terus berjalan seiringan.
“Terima kasih, semoga kolaborasi ini terus menjadi pondasi yang baik bagi Indonesia dalam mengelola keuangan negara yang makin akuntabel, transparan, dan efektif, serta berhasil guna,” pungkasnya.
