astakom, Jakarta – Pemerintah terus memperluas cakupan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, dengan menyasar lingkungan pendidikan.
Mulai Juli 2025, program ini akan dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Agama (Kemenag), termasuk sekolah rakyat.
“Tanggal 7 Juli kita akan mulai CKG di sekolah rakyat, kemudian dilanjutkan tanggal 1 Agustus CKG di seluruh sekolah di bawah Kemendikdasmen dan di bawah Kemenag,” kata Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, dikutip astakom.com, Sabtu (5/7).
Menurut Menkes, CKG merupakan salah satu program prioritas atau quick wins Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan 53 juta pelajar akan menjalani pemeriksaan kesehatan melalui program ini sepanjang tahun 2025.
“Untuk mencapai target 53 juta, kita perlu melakukan pemeriksaan langsung di sekolah karena jumlah anak usia sekolah mencapai angka tersebut,” ujar Budi.
Dukungan juga datang dari Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Ia menilai program CKG dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat dan responsif terhadap kondisi peserta didik.
“Nanti hasil-hasil dari pemeriksaan kesehatan itu menjadi input untuk kita membangun sekolah sehat,” kata Mu’ti.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan di sekolah rakyat akan dilakukan lebih awal, bahkan sebelum para siswa masuk asrama.
“Pak Presiden juga memerintahkan, jika ada yang sakit, kita harus menyembuhkan. Supaya setelah sembuh mereka bisa masuk ke sekolah rakyat itu,” ujar Jabo.
Sebagai catatan, program CKG sebelumnya telah diluncurkan di fasilitas layanan primer, yakni puskesmas, sejak 10 Februari 2025. Hingga 28 Juni, tercatat sebanyak 10,55 juta orang telah mendaftar dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara gratis.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,7 triliun untuk pelaksanaan CKG tahun ini, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, hingga semester I 2025, realisasi anggarannya baru mencapai Rp140,1 miliar.
Diketahui, sekitar 70 persen penerimaan negara dalam APBN berasal dari pajak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusi wajib pajak dalam mendukung program-program pelayanan publik seperti CKG.
