astakom, Jakarta – Pemerintah terus menggenjot daya saing sektor industri padat karya di tengah tekanan ekonomi global dengan menggelontorkan berbagai skema insentif fiskal.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza menegaskan bahwa insentif tersebut tidak hanya ditujukan untuk menarik investasi asing, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
“Pemerintah sudah menggelontorkan beberapa kebijakan insentif untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan sektor ini,” kata Faisol dalam keterangannya, dikutip astakom.com, Sabtu (5/7).
Ia menekankan, bahwa sektor padat karya mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena memiliki kontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga stabilitas sosial ekonomi nasional.
Beberapa skema insentif yang telah diberikan meliputi insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor padat karya dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini bertujuan mendorong daya beli pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Selain itu, untuk mendukung peningkatan produktivitas industri, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen untuk kredit investasi terkait pembelian dan pembaharuan mesin produksi. Insentif ini menyasar industri makanan, minuman, tekstil, kulit, alas kaki, mainan anak, hingga furnitur.
Khusus untuk industri kecil dan menengah (IKM), tersedia fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan antara 6 persen hingga 9 persen, dan plafon pinjaman hingga Rp500 juta.
“Setelah memastikan keberlanjutan industri padat karya melalui insentif fiskal dan pembiayaan, strategi kita tidak berhenti sampai di sana. Pemerintah dalam menghadapi dinamika global yang makin kompleks terus berupaya meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar secara sistematis,” ujar Faisol.
Dalam rangka memperkuat daya saing industri, pemerintah juga mendorong hilirisasi dan diversifikasi produk manufaktur, dengan tujuan meningkatkan kontribusi Indonesia dalam rantai pasok global sekaligus tetap berorientasi pada prinsip keberlanjutan lingkungan.
Tak hanya itu, perluasan pasar ekspor dan penguatan pasar domestik juga menjadi prioritas. Pemerintah terus memperkuat diplomasi perdagangan, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral, demi membuka lebih banyak peluang bagi industri nasional di pasar global.
