Jumat, 13 Mar 2026
Jumat, 13 Maret 2026

DPR Sebut Dorongan Kerja ke Luar Negeri Bukan Solusi, Tapi Jalan Pintas

astakom, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyayangkan sikap Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding yang mendorong masyarakat untuk bekerja di luar negeri.

Menurutnya, sikap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut bukan menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran, justru terkesan mendukung tagar #kaburajadulu yang sempat viral di kalangan anak muda.

“Menjadi ironi di saat kita berupaya menekan fenomena #kaburajadulu tapi pemangku kepentingan justru terkesan mendukungnya,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima astakom.com, Selasa (1/7).

Menurutnya, dorongan kepada masyarakat untuk mencari peluang kerja di negeri orang bukan solusi jangka panjang mengatasi permasalahan angka pengangguran, melainkan hanya sebatas jalan pintas.

Legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu menilai, solusi ideal seharusnya mengarah pada pembangunan ekosistem ketenagakerjaan dalam negeri yang berbasis pada peningkatan potensi lokal, seperti sektor UMKM, ekonomi desa, dan padat karya.

“Di mana keberpihakan negara terhadap industrialisasi berbasis potensi lokal? Bagaimana nasib UMKM, ekonomi desa, dan sektor-sektor padat karya yang semestinya menyerap jutaan angkatan kerja?” tukasnya.

Nurhadi juga menekankan pentingnya reformasi kebijakan tenaga kerja berbasis penciptaan kerja bermartabat, bukan sekadar mendorong ekspor tenaga kerja. Ia menegaskan, penyediaan lapangan pekerjaan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan pemerintah.

“Negara seharusnya memobilisasi sumber daya dan kebijakan ke dalam menciptakan pekerjaan yang layak, bukan hanya tersedia,” ucap Nurhadi.

Terakhir, ia mengingatkan bahwa pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri juga tidak boleh dilakukan serampangan serampangan.

Menurutnya, perlu ada kesiapan sistem pelatihan dan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan PMI terhindar dari kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi yang selama ini belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

“Jangan sampai negara melepas warganya ke pasar kerja global tanpa perisai yang memadai,” tegasnya.

Feed Update

Hilal Check! BMKG & BRIN Prediksi Lebaran 2026 Jatuh pada 21 Maret

astakom.com, Jakarta - Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, muncul diskursus mengenai perbedaan tanggal hari raya yang diprediksi jatuh antara 20 atau 21 Maret 2026. Sebagai rujukan...

Kemenpar Gaspol Benahi Standar Usaha Pariwisata, Perkuat Perizinan dan Sertifikasi

astakom.com, Jakarta – Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar) terus memperkuat tata kelola sektor pariwisata dengan menekankan pentingnya perizinan, standardisasi, dan sertifikasi bagi pelaku usaha...

Mendikdasmen Resmikan 726 Sekolah Hasil Revitalisasi TA 2025 di Aceh

astakom.com, Jakarta — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meresmikan hasil Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran (TA) 2025 di Kabupaten Bireuen, Provinsi...

Eks Menag Yaqut Resmi Ditahan KPK Hari Ini untuk 20 Hari Pertama

astakom.com, Jakarta — Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut telah resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak...

Satgas PKH Segel Tambang Ilegal PT Mineral Trobos di Malut, Denda lagi Dihitung

astakom.com, Jakarta — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyegel area operasional PT Mineral Trobos yang diduga melakukan penambangan ilegal di kawasan hutan...

Seskab Teddy Minta Masyarakat Dukung PP Tunas: Lindungi Anak di Ruang Digital

astakom.com, Jakarta — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung implementasi Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Perlindungan Tata Kelola...