astakom, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk merespons perubahan situasi ekonomi global, termasuk melalui upaya penyederhanaan regulasi atau deregulasi di sektor riil dan penguatan kerja sama internasional.
Hal ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jumat (27/6), usai menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
“Pertemuan tersebut menjadi forum penting dalam membahas berbagai langkah strategis dalam merespons dinamika perekonomian global, termasuk mencakup penyesuaian kebijakan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat serta penguatan kerja sama di kawasan Asia Tenggara,” ujar Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dikutip astakom.com, Sabtu (28/6).
Salah satu fokus kebijakan yang disampaikan adalah revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Perubahan aturan tersebut bertujuan menyederhanakan regulasi ekspor dan impor, dengan menitikberatkan pada pendekatan sektoral guna meningkatkan fleksibilitas pelaku usaha.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif, dengan memangkas hambatan perizinan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi nasional.
Dalam kerangka tersebut, Presiden Prabowo Subianto turut menekankan bahwa deregulasi sektor riil harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing, utamanya melalui penyederhanaan birokrasi sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
“Presiden Prabowo Subianto turut menekankan bahwa deregulasi sektor riil harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing, utamanya melalui penyederhanaan birokrasi sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” ujar Airlangga.
Selanjutnya, rapat tersebut juga menyoroti terkait kemajuan positif dalam dialog perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah memandang bahwa kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan.
“Kedua pihak sepakat untuk mendorong solusi yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan nilai strategis dalam hubungan ekonomi bilateral kedua negara,” ungkapnya.
Adapun untuk saat ini, proses perundingan antara tim negosiator dari masing-masing pihak berlangsung secara intensif untuk menjajaki berbagai opsi permintaan dan penawaran yang diajukan.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga memperolah dukungan dan respons positif dari United States Secretary of the Treasury dan United States Trade Representative, terhadap inisiatif dalam memperkuat kerja sama ekonomi bilateral Indonesia – Amerika Serikat.
“Dukungan tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya bersama membangun kemitraan ekonomi yang lebih erat dan saling menguntungkan,” ujar Airlangga.
Pemerintah menilai dukungan tersebut sebagai sinyal baik bagi upaya memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara.
