Selasa, 8 Jul 2025
Selasa, 8 Juli 2025

Bukan Liberal atau Sosialis, PCO: Prabowo Pilih Ekonomi Jalan Tengah

astakom, Jakarta – Tenaga Ahli Utama Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI, Fithra Faisal Hastiadi menyampaikan, bahwa jalan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan sosialis maupun liberalis.

Dia menegaskan, bahwa jalan ekonomi yang diambil Prabowo adalah ekonomi jalan tengah, yang memadukan prinsip kemakmuran dan kesejahteraan.

“Jalan ekonomi yang kita ambil adalah ekonomi jalan tengah, kita mengambil kesejahteraan dari sosialisme, tapi kita mengambil prinsip kemakmuran dari liberal, dijadikan satu yakni ekonomi Pancasila,” ujarnya dalam diskusi Double Check, dikutip astakom.com, Sabtu (28/6).

Fithra mengatakan, Presiden Prabowo beberapa kali menyampaikan, bahwa perekonomian Indonesia tumbuh 5 persen. Namun di sisi lain, masih banyak warga yang berada di garis kemiskinan.

“Artinya pertumbuhan ekonomi belum inklusif kita hanya menyaksikan pembangunan di Indonesia, artinya ada pembangunan gedung tinggi, rakyat hanya jadi penonton,” ujarnya.

Melihat hal itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen untuk menjadikan masyarakat sebagai elemen utama pembangunan nasional.

Ia mengatakan,.pemerintah terus berupaya maksimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat segala aspek perekonomian.

“Jadi kita meningkatkan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi secara ekonomi, meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat sehingga dia bisa bekerja,” ucapnya.

Bagi pemerintah, lanjut Fithra, lapangan kerja merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Sebab dengan adanya pekerjaan, dapat meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia.

“Karena ketika dia bekerja, maka pemerintah tujuannya adalah meningkatkan harkat dan martabat masyarakat,” tukasnya.

Rubrik Sama :

Sri Mulyani Respons Ancaman Tarif Trump terhadap Negara BRICS

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati angkat bicara perihal ancaman Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara anggota BRICS.

Komisi XI DPR RI Setujui Kenaikan Target Penerimaan Bea dan Cukai di RAPBN 2026

Komisi XI DPR RI menyepakati peningkatan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi kisaran 1,18 persen hingga 1,30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Bimantoro Wiyono: Apresiasi WTP Polri dan Kejaksaan, Dorong Optimalisasi PNBP di 2026 dan SDM

astakom, Jakarta - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada Senin (7/7) di...

Soroti Bencana Alam di Sejumlah Wilayah RI, Puan Minta Pemerintah Mitigasi dan Sigap Tangani Korban

astakom, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini, termasuk banjir dan...
Cover Majalah

Update