astakom, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung kemungkinan pembentukan panitia khusus (Pansus) oleh DPR RI untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Pernyataan ini muncul setelah adanya lima poin kritik yang disampaikan Pemerintah Arab Saudi terhadap pelaksanaan haji Indonesia tahun ini.
Tokoh Perempuan ini merespons adanya nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi yang menyoroti berbagai dinamika dalam penyelenggaraan haji, termasuk tingginya angka kematian jemaah haji Indonesia. Disebutkan bahwa jumlah kematian jemaah Indonesia mencapai 50 persen dari total kematian jemaah internasional, bahkan sebelum puncak ibadah haji dimulai.
Menanggapi hal tersebut, Puan menjelaskan bahwa lima poin dalam nota diplomatik itu sejatinya telah diselesaikan sebelum puncak haji berlangsung.
“Lima poin nota tersebut itu sudah lama, sudah diselesaikan oleh Pemerintah, jadi saat pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai,” kata Puan Maharani melalui keterangannya yang diterima astakom, Selasa (24/6).
Adapun lima poin yang dimaksud dalam nota diplomatik Arab Saudi antara lain, Ketidaksesuaian data jemaah antara sistem E-Haj, Siskohat, dan manifest penerbangan, yang telah diselesaikan sejak awal Mei 2025, Permasalahan pengangkutan jemaah dari Madinah ke Mekkah akibat perbedaan syarikah pada sebagian kecil jemaah dalam satu kloter, Penempatan hotel yang tidak sesuai, Masalah kesehatan jemaah lansia dan risiko tinggi dan Pembayaran Dam jemaah haji Tamattu.
Meski demikian, Puan mengakui bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan haji tahun ini yang perlu dibenahi secara menyeluruh.
“Namun memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lagi,” ujar Puan.
Ia menyatakan bahwa Komisi VIII DPR RI akan segera menggelar rapat evaluasi bersama pemerintah serta pimpinan DPR yang tergabung dalam Tim Pengawas Haji DPR di Arab Saudi.
“Hari ini baru kita buka masa sidangnya, kita akan mendapatkan laporan, kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi VIII,” ungkap Puan.
Lebih lanjut, jika dalam rapat evaluasi ditemukan sejumlah persoalan serius yang memerlukan perhatian lebih lanjut, DPR tidak menutup kemungkinan untuk membentuk pansus guna menginvestigasi dan mendorong perbaikan di masa mendatang.
“Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR, sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji,” pungkas mantan Menko PMK tersebut.
