Selasa, 8 Jul 2025
Selasa, 8 Juli 2025

Bank Dunia Sebut Sektor Perumahan Bisa Buka 2,3 Juta Lapangan Kerja

astakom, Jakarta – Laporan Bank Dunia terbaru menyoroti sektor perumahan sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Hal itu sejalan dengan program pemerintah yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia, Habib Rab menilai, bahwa program perumahan yang didukung oleh investasi publik sebesar US$3,8 miliar itu dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

“Program perumahan Indonesia tidak hanya tentang membangun rumah, tetapi juga tentang membangun ekonomi yang lebih kuat dan lebih inklusif,” tegas Habib dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2025, yang dikutip astakom.com, Selasa (24/6).

Bahkan, kata dia, program yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto itu tersebut diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 2,3 juta lapangan kerja, dan memobilisasi modal swasta senilai US$2,8 miliar.

Selain meningkatkan kondisi hunian, strategi ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dari sisi permintaan dan penciptaan pekerjaan.

Laporan IEP World Bank terbaru itu tak hanya memberikan gambaran terkait prospek ekonomi Indonesia ke depan, tetapi juga memberikan rekomendasi empat langkah utama, yakni memperluas investasi dalam perumahan dan infrastruktur, mereformasi pembiayaan perumahan umum, memasukkan ketahanan bencana dalam kebijakan perumahan, dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Dengan mengutamakan masyarakat dan menyelaraskan kebijakan perumahan dengan infrastruktur, keuangan, dan ketahanan bencana, Indonesia dapat membuka jalan baru menuju kesejahteraan,” tambah Habib.

Selain itu, Bank Dunia juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang disiplin, stabilitas makroekonomi, dan penguatan penyangga keuangan, tetap menjadi syarat mutlak dalam menghadapi ketidakpastian global di tahun-tahun mendatang.

Rubrik Sama :

Sri Mulyani Respons Ancaman Tarif Trump terhadap Negara BRICS

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati angkat bicara perihal ancaman Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara anggota BRICS.

Komisi XI DPR RI Setujui Kenaikan Target Penerimaan Bea dan Cukai di RAPBN 2026

Komisi XI DPR RI menyepakati peningkatan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi kisaran 1,18 persen hingga 1,30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Bimantoro Wiyono: Apresiasi WTP Polri dan Kejaksaan, Dorong Optimalisasi PNBP di 2026 dan SDM

astakom, Jakarta - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada Senin (7/7) di...

Soroti Bencana Alam di Sejumlah Wilayah RI, Puan Minta Pemerintah Mitigasi dan Sigap Tangani Korban

astakom, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini, termasuk banjir dan...
Cover Majalah

Update