Selasa, 8 Jul 2025
Selasa, 8 Juli 2025

Kolaborasi Kemensos dan Kemenaker, Menambah 100 Titik Sekolah Rakyat

astakom, Jakarta – Mnteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran pertama 2025/2026 akan ditambah tidak hanya di 100 titik.

Untuk mendukung hal ini, pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dimiliki Kemenaker.

“Alhamdulillah yang 100 titik tuntas mulai rekruitmen siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kita melangkah lagi untuk merencanakan 100 lagi titik di tahun ini,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat mengunjungi Kantor Kemenaker di Jakarta, Jumat (20/6).

Menurut Gus Ipul, sesuai arahan Presiden Kemensos berkolaborasi dengan Kemenaker memanfaatkan BLK.

“Ada 41 BLK yang dimiliki Kemenaker, dan banyak lainnya milik pemerintah daerah. Agar Sekolah Rakyat bisa menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu,” ujarnya.

Kolaborasi Kemensos dan Kemenaker ini juga mencakup penyusunan kurikulum keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Harapan kita, lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki keterampilan yang bisa langsung digunakan,” kata Gus Ipul.

Menteri Sosial juga menyebut bahwa kesiapan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat termasuk yang di BLK akan dinilai lebih lanjut oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Sekolah Rakyat.

“Ini program strategis dari Presiden Prabowo, dan kami siap mendukung dengan seluruh potensi balai dan keahlian yang kami miliki,” ujarnya.

Dengan kolaborasi ini, Kemensos menargetkan perluasan jangkauan Sekolah Rakyat di berbagai daerah dengan memanfaatkan fasilitas pelatihan yang sudah ada, sehingga efisien dan tepat sasaran.

Rubrik Sama :

Sri Mulyani Respons Ancaman Tarif Trump terhadap Negara BRICS

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati angkat bicara perihal ancaman Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara anggota BRICS.

Komisi XI DPR RI Setujui Kenaikan Target Penerimaan Bea dan Cukai di RAPBN 2026

Komisi XI DPR RI menyepakati peningkatan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi kisaran 1,18 persen hingga 1,30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Bimantoro Wiyono: Apresiasi WTP Polri dan Kejaksaan, Dorong Optimalisasi PNBP di 2026 dan SDM

astakom, Jakarta - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada Senin (7/7) di...

Soroti Bencana Alam di Sejumlah Wilayah RI, Puan Minta Pemerintah Mitigasi dan Sigap Tangani Korban

astakom, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini, termasuk banjir dan...
Cover Majalah

Update