astakom, Nice, Prancis – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih dikenal dengan Titiek Soeharto, menekankan pentingnya perlindungan laut sebagai bagian integral dari kedaulatan negara, ketahanan pangan, serta keberlangsungan hidup nasional.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri peluncuran International Coalition for Ocean Protection (ICOP) di Centre Universitaire Méditerranéen (CUM), Green Zone, Prancis, Jumat (13/6) kemarin.
Baca juga
“Kesehatan laut adalah isu kelangsungan hidup nasional. Indonesia, dengan lebih dari 17 ribu pulau, berada di jantung segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati laut dunia,” ujar Titiek dalam keterangannya yang diterima astakom, 14/6.
Dalam forum internasional tersebut, Titiek mengungkapkan komitmen DPR RI untuk mendorong integrasi Coral Bond ke dalam strategi pembangunan nasional melalui pembentukan Kaukus Konservasi. Ia juga menegaskan kesiapan parlemen untuk meratifikasi Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), memperluas kawasan konservasi laut, dan meningkatkan sinergi antar lembaga pemerintah terkait.
“Kami ingin belajar dari negara lain dalam pengelolaan blue finance dan partisipasi pemangku kepentingan. Target kami adalah melindungi 30 persen wilayah laut Indonesia pada 2045 dengan dukungan kelembagaan, pembiayaan jangka panjang, dan keterlibatan masyarakat,” jelasnya.
Titiek juga menyinggung evolusi Kaukus Laut lintas partai di DPR RI yang kini berkembang menjadi Kaukus Konservasi. Langkah ini diambil untuk menyatukan agenda perlindungan daratan dan lautan dalam kerangka pembangunan nasional berkelanjutan.
“DPR RI bukan sekadar pembuat undang-undang, tetapi juga penjaga laut bagi generasi kini dan mendatang,” tegasnya.
Salah satu hasil penting dari forum ini, menurut Titiek, adalah adanya dukungan terhadap Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA) yang membuka jalan bagi skema pertukaran utang senilai 35 juta dolar AS untuk tujuan konservasi terumbu karang.
“Ini bukan hanya pencapaian diplomatik, tapi juga keberhasilan kebijakan dan anggaran legislatif yang mendukung konservasi, perikanan, dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir,” tutupnya.
