Selasa, 8 Jul 2025
Selasa, 8 Juli 2025

Banyak Belanja Prioritas, Luhut Tekankan Pentingnya Disiplin Fiskal

astakom, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya menjaga kesinambungan fiskal dalam menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat.

Luhut menegaskan, bahwa disiplin fiskal tetap menjadi landasan utama, meski pemerintah memiliki berbagai program prioritas dengan biaya yang tidak sedikit.

Baca juga :

Tidak ada rekomendasi yang ditemukan.

“Indonesia akan terus menerapkan disiplin fiskal sambil meningkatkan belanja yang produktif. Disiplin fiskal sangat penting,” ujar Luhut dalam keterangannya, dikutip astakom.com, Sabtu (14/6).

Luhut menyampaikan, bahwa APBN 2025 memang diproyeksi mengalami defisit sebesar Rp616,19 triliun atau setara 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun defisit tersebut masih dalam batas wajar, mengingat banyaknya program prioritas pemerintah untuk mendongkrak perekonomian dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam hal ini, program makan bergizi gratis (MBG) menjadi yang paling menyita anggaran, dengan estimasi mencapai Rp171 triliun.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp3 triliun untuk program cek kesehatan gratis, Rp20 triliun untuk renovasi sekolah, Rp2 triliun untuk pembangunan rumah sakit berkualitas, sekolah rakyat Rp2 triliun, serta untuk program food estate Rp15 triliun.

Dalam merealisasikan berbagai program prioritas tersebut, pemerintah memang sempat melakukan efisiensi hingga Rp306,69 triliun.

Selain soal efisiensi, Luhut menyebut pemerintah juga melakukan digitalisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan transparansi.

“Presiden Prabowo mendorong agar pemerintah mengadopsi teknologi agar bisa bergerak sangat cepat,” tambah Luhut.

Rubrik Sama :

Sri Mulyani Respons Ancaman Tarif Trump terhadap Negara BRICS

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati angkat bicara perihal ancaman Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara anggota BRICS.

Komisi XI DPR RI Setujui Kenaikan Target Penerimaan Bea dan Cukai di RAPBN 2026

Komisi XI DPR RI menyepakati peningkatan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi kisaran 1,18 persen hingga 1,30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Bimantoro Wiyono: Apresiasi WTP Polri dan Kejaksaan, Dorong Optimalisasi PNBP di 2026 dan SDM

astakom, Jakarta - Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada Senin (7/7) di...

Soroti Bencana Alam di Sejumlah Wilayah RI, Puan Minta Pemerintah Mitigasi dan Sigap Tangani Korban

astakom, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini, termasuk banjir dan...
Cover Majalah

Update