astakom, Jakarta – BPKH Limited bersiap menempuh jalur hukum terhadap sejumlah mitra dapur yang dinilai wanprestasi dalam penyediaan layanan makanan atau konsumsi bagi jemaah haji selama puncak ibadah haji 1446 H/2025 M.
Langkah ini diambil menyusul kegagalan penyedia makanan dalam memenuhi komitmen layanan jemaah haji, khususnya pada tanggal 14 Zulhijah 1446 H atau 10 Juni 2025.
“Awalnya mereka menyatakan kesanggupan, namun secara mendadak menyatakan ketidakmampuan untuk memenuhi pesanan pada pagi 14 Zulhijah,” ujar Direktur BPKH Limited, Iman Nikmatullah dalam keterangan pers yang diterima astakom.com, Jumat (13/5).
Baginya, kegagalan sejumlah mitra dapur ini merupakan hal yang sangat mengecewakan. Bukan hanya bagi jemaah, tetapi juga bagi pihaknya di BPKH Limited selaku penanggung jawab atas pemenuhan hak jemaah Haji.
Insiden ini pun berdampak pada sekitar 20.000 jemaah haji yang tidak mendapatkan jatah makan sesuai jadwal. Sebagai bentuk tanggung jawab, BPKH Limited mulai menyalurkan kompensasi tunai sejak hari ini, di Hotel 614, Makkah.
Jemaah akan menerima kompensasi sesuai jenis makanan yang tidak diterima, yakni SAR 10 untuk sarapan, SAR 15 untuk makan siang, dan SAR 15 untuk makan malam.
Penyaluran akan dilakukan bertahap di berbagai hotel, dan bagi jemaah yang sudah bersiap pulang, dana kompensasi akan ditransfer ke rekening masing-masing.
“Bagi jemaah yang telah bersiap untuk kepulangan, kompensasi akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing,” jelas Iman.
Selain kompensasi, BPKH Limited juga menyiapkan sanksi administratif. Mitra dapur yang terbukti melanggar kontrak akan dimasukkan ke daftar hitam (blacklist) untuk mencegah kerjasama di masa mendatang.
Total dana kompensasi yang disiapkan berkisar antara SAR 900 ribu hingga SAR 1,5 juta, atau sekitar Rp6,4 miliar. BPKH Limited menegaskan, insiden ini menjadi pelajaran penting dalam pengawasan lebih ketat terhadap mitra penyedia layanan.
“Kami tidak mencari alasan dan berkomitmen penuh untuk memenuhi hak setiap jemaah haji,” tegas Iman.
