Menkeu Sri Mulyani: Pembangunan Infrastruktur harus Berkelanjutan, Inklusif, dan Tangguh Iklim

astakom, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap risiko iklim dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat.

Hal itu ia sampaikan dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (12/6).

Menkeu mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia pada periode 2025 hingga 2029 diperkirakan mencapai USD625 miliar.

Namun, kemampuan pendanaan pemerintah pusat dan daerah hanya mampu menutup sekitar 40 persen dari kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta dan penciptaan skema pendanaan yang inovatif menjadi sangat krusial.

“Kita menghadapi gap pendanaan yang besar. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif,” ujar Menkeu, seperti dikutip astakom.com dalam keterangan tertulisnya.

Menkeu juga menyoroti tekanan global yang kian meningkat, mulai dari ketegangan geopolitik hingga perlambatan ekonomi dunia.

Di tengah ketidakpastian tersebut, risiko perubahan iklim turut memperumit perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Menkeu menyebutkan bahwa perubahan iklim diperkirakan dapat menyebabkan 260 juta orang mengalami perpindahan tempat tinggal di dalam negeri mereka masing-masing pada tahun 2050.

“Saat ini, infrastruktur bukan lagi sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, melainkan juga tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya.”

“Infrastruktur harus dirancang dengan ketahanan iklim, tanggung jawab lingkungan, sekaligus memberikan hasil yang inklusif, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Menkeu.

Dalam merespon berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari strategi pembiayaan infrastruktur.

Sejumlah instrumen yang telah dikembangkan antara lain kerangka kerja ESG (Environmental, Social, and Governance) untuk pembiayaan infrastruktur.

Tak hanya itu, Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), skema Availability Payment, jaminan pemerintah melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), dan platform SDG Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).

Platform SDG Indonesia One telah berhasil menghimpun komitmen dari 38 mitra dengan total USD3,29 miliar, dan telah menyalurkan USD399 juta untuk mendukung 111 proyek pengembangan dan 7 proyek pembiayaan.

Dalam hal pembiayaan publik, Indonesia juga menjadi salah satu negara berkembang pertama yang menerbitkan Green Sukuk, baik secara domestik maupun global, dengan nilai penerbitan global mencapai USD6,6 miliar dan penerbitan domestik mencapai Rp78,7 triliun.

Menkeu berharap seluruh kerangka dan instrumen yang telah dibangun dapat memperkuat agenda pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini akan menjadi perjalanan panjang. A long and winding road, seperti lirik lagu. Tapi kita yakin akan mencapai tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang makmur, berkeadilan,” pungkasnya.