Kuota FLPP Sebanyak 350.000 Unit rumah Jadi Sejarah Pemerintahan Prabowo

astakom, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi tahun ini sebanyak 350.000 unit.

Hal ini merupakan yang terbanyak dan menjadi sejarah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini merupakan wujud nyata program dan kebijakan yang pro rakyat yakni meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah subsidi yang layak huni dan berkualitas,” ujar Menteri PKP, di Jakarta, Jumat (23/5) seperti dikutip astakom.com.

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengatakan, guna membahas strategi pencapaian target pembiayaan FLPP Tahun 2025, pihaknya melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Badan Bank Tanah, SMF dan BP Tapera di Kantor Kementerian Keuangan.

Dalam mencapai target 3 juta rumah, aa mengaku tidak bisa bekerja sendiri namun harus bersinergi dan membangun super tim. ”Kita mendapat dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Bank Tanah, SMF dan BP Tapera dalam mendorong capaian pembangunan 3 Juta Rumah untuk rakyat,” jelas Ara.

Pada kesempatan itu, Ara juga menyampaikan terimakasih atas dukungan kementerian atau Lembaga perbankan yang telah bekerja keras menyalurkan KPR FLPP, maupun pengembang yang membangun rumah bersubsidi berkualitas.

”Saya juga ingatkan agar perbankan yang untuk menyalurkan FLPP dengan baik. Jangan sampai anggaran APBN “diternakkan” dan harus tepat sasaran,” tegas Ara.

Sebagai informasi, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 sebanyak 53.874 unit.

Jumlah realisasi FLPP tersebut naik 1.173,92 persen dari pencapaian Kuartal I Tahun 2024 sebesar 4.229 unit rumah.

Capaian tersebut, sambung Ara, merupakan sejarah penting yang dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat agar bisa memiliki rumah pertama yang berkualitas dengan KPR FLPP.

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rional Silaban menyatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif Menteri PKP dalam
upaya mendorong capaian FLPP tahun 2025.

“Pemerintah melalui Kementerian Keuangan siap mengalokasikan anggaran FLPP untuk 350.000 rumah. Namun Menteri keuangan minta ke DJKN agar bisa mendapat kepastian dari sisi suplai bahwa 350.000 rumah bisa terserap,” terangnya.

Rio menambahkan, inti dalam mewujudkan FLPP untuk 350.000 unit adalah pemerintah akan menambah APBN melalui BP Tapera dari sebelumnya Rp 18,7 trilun menjadi lebih dari Rp 30 triliun.

Selain itu, kata Rio, pihaknya juga menyediakan PMN ke SMF dari Rp4.8 triliun menjadi lebih dari Rp 6.2 triliun. Menkeu juga ingin memastikan suplai besar dan uang tidak hanya “diternakkan” diperbankan tapi harus jadi barang yang bisa membawa manfaat bagi rakyat banyak.

“Kami juga akan memaparkan tanah yang dimiliki pemerintah dimana kami bertugas menjadi Satgas BLBI berupa aset properti serta aset bangunan. Kami juga buka kesempatan bagi pengembang untuk mendaftar apabila mempunyai minat sehingga dapat membantu pemerintah,” pungkasnya.

Kuota FLPP Sebanyak 350.000 Unit rumah Jadi Sejarah Pemerintahan Prabowo

astakom, Jakarta – Menteri Perumahakan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi tahun ini sebanyak 350.000 unit.

Hal ini merupakan yang terbanyak dan menjadi sejarah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini merupakan wujud nyata program dan kebijakan yang pro rakyat yakni meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki rumah subsidi yang layak huni dan berkualitas,” ujar Menteri PKP, di Jakarta, Jumat (23/5) seperti dikutip astakom.com.

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengatakan, guna membahas strategi pencapaian target pembiayaan FLPP Tahun 2025, pihaknya melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Badan Bank Tanah, SMF dan BP Tapera di Kantor Kementerian Keuangan.

Dalam mencapai target 3 juta rumah, aa mengaku tidak bisa bekerja sendiri namun harus bersinergi dan membangun super tim. ”Kita mendapat dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Bank Tanah, SMF dan BP Tapera dalam mendorong capaian pembangunan 3 Juta Rumah untuk rakyat,” jelas Ara.

Pada kesempatan itu, Ara juga menyampaikan terimakasih atas dukungan kementerian atau Lembaga perbankan yang telah bekerja keras menyalurkan KPR FLPP, maupun pengembang yang membangun rumah bersubsidi berkualitas.

”Saya juga ingatkan agar perbankan yang untuk menyalurkan FLPP dengan baik. Jangan sampai anggaran APBN “diternakkan” dan harus tepat sasaran,” tegas Ara.

Sebagai informasi, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah berhasil merealisasikan penyaluran FLPP Kuartal I Tahun 2025 sebanyak 53.874 unit.

Jumlah realisasi FLPP tersebut naik 1.173,92 persen dari pencapaian Kuartal I Tahun 2024 sebesar 4.229 unit rumah.

Capaian tersebut, sambung Ara, merupakan sejarah penting yang dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat agar bisa memiliki rumah pertama yang berkualitas dengan KPR FLPP.

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rional Silaban menyatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif Menteri PKP dalam
upaya mendorong capaian FLPP tahun 2025.

“Pemerintah melalui Kementerian Keuangan siap mengalokasikan anggaran FLPP untuk 350.000 rumah. Namun Menteri keuangan minta ke DJKN agar bisa mendapat kepastian dari sisi suplai bahwa 350.000 rumah bisa terserap,” terangnya.

Rio menambahkan, inti dalam mewujudkan FLPP untuk 350.000 unit adalah pemerintah akan menambah APBN melalui BP Tapera dari sebelumnya Rp 18,7 trilun menjadi lebih dari Rp 30 triliun.

Selain itu, kata Rio, pihaknya juga menyediakan PMN ke SMF dari Rp4.8 triliun menjadi lebih dari Rp 6.2 triliun. Menkeu juga ingin memastikan suplai besar dan uang tidak hanya “diternakkan” diperbankan tapi harus jadi barang yang bisa membawa manfaat bagi rakyat banyak.

“Kami juga akan memaparkan tanah yang dimiliki pemerintah dimana kami bertugas menjadi Satgas BLBI berupa aset properti serta aset bangunan. Kami juga buka kesempatan bagi pengembang untuk mendaftar apabila mempunyai minat sehingga dapat membantu pemerintah,” pungkasnya.