astakom, Jakarta – Pemerintah terus mematangkan skema pemenuhan guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat.
Program ini merupakan bagian dari amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Baca juga
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menyampaikan bahwa penyusunan skema ini dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, yang hasilnya nanti akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo.
“Menindaklanjuti amanat ini, telah disepakati sejumlah skema pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat, yang disusun melalui hasil rapat antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ungkap Rini dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, yang dikutip astakom.com, Kamis (15/5).
Ia menegaskan, bahwa Kementerian PANRB akan memastikan seluruh kebutuhan sumber daya manusia di Sekolah Rakyat dipenuhi secara optimal, efektif, dan sesuai dengan standar kompetensi nasional yang berlaku.
Sekolah Rakyat: Solusi Pendidikan untuk Keluarga Miskin
Sekolah Rakyat merupakan program inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto, yang berada di bawah koordinasi langsung Kementerian Sosial. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Tujuannya adalah memberikan akses pendidikan yang gratis, merata, dan bermutu tinggi kepada kelompok masyarakat paling rentan.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menambahkan bahwa proses percepatan pemenuhan kebutuhan guru akan diawasi secara langsung oleh Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Namun skema yang sudah kita bahas dalam rapat koordinasi ini akan kita laporkan terlebih dahulu kepada Bapak Presiden,” jelas Saifullah dalam forum yang sama.
Pelaksanaan Dimulai Juli 2025 di 65 Lokasi
Lebih lanjut, Saifullah menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terdapat 65 titik lokasi di berbagai daerah yang dinyatakan siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
Penyelenggaraan program pendidikan tersebut ditargetkan bisa dimulai paling cepat pada Juli 2025, khususnya di wilayah yang sudah memenuhi kelayakan infrastruktur dan kesiapan teknis lainnya.
“Insyaallah dengan skema-skema yang sudah dibuat itu, kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan guru, utamanya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” tutupnya.
