![Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam peluncuran Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan pada Selasa (6/5). [astakom/ Dok. Komdigi]](https://astakom.com/wp-content/uploads/2025/05/Menteri-Perumahan-Rakyat-dan-Menteri-Komdigi-Meutya-Hafid-dalam-peluncuran-Program-Rumah-Bersubsidi-untuk-Wartawan.jpg "Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam peluncuran Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan")
astakom, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, menyebut sekitar 70 persen pekerja media kini masih kesulitan memiliki rumah yang layak. Menyadari kondisi tersebut, ia terpanggil untuk memberikan solusi nyata bagi para jurnalis.
”Pekerja media yang selama ini berjuang tanpa pamrih demi kepentingan publik, juga berhak untuk hidup dengan layak,” ujar Meutya dalam rilisnya seperti dikutip astakom.com (7/5).
Baca juga
Dalam peluncuran Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan pada Selasa (6/5) di Cibitung, Bekasi, Meutya mengaku telah berkolaborasi dengan berbagai Kementerian, Lembaga, sektor swasta, untuk memberikan akses hunian yang terjangkau bagi para pekerja media.
”Hari ini kita menegaskan bahwa wartawan, yang telah mengabdi demi kebenaran, juga berhak untuk tinggal di rumah yang layak. Negara tidak hanya hadir dalam mengawasi, tetapi juga sebagai mitra yang peduli terhadap kesejahteraan mereka,” jelas Meutya.
Sebagai mantan jurnalis, Meutya Hafid sangat memahami tantangan yang dihadapi oleh pekerja media, yang sering kali mengesampingkan kebutuhan pribadi mereka demi tugas profesional.
”Menjadi wartawan bukan sekadar menulis berita, tapi juga menuntut keadilan dan menyuarakan suara rakyat. Namun, banyak dari mereka yang melupakan hak dasar mereka sendiri, termasuk memiliki rumah yang layak,” ungkapnya.
Data menunjukkan bahwa sekitar 100 ribu pekerja media di Indonesia menghadapi kesulitan dalam memiliki hunian yang memadai. Dengan adanya program ini, pemerintah ingin memastikan keseimbangan antara pengabdian kepada masyarakat dan hak-hak pribadi para jurnalis.
Menurut Meutya, program ini bukan hanya soal memberikan rumah, tetapi tentang memberikan pengakuan atas kontribusi besar pekerja media dalam menjaga dan memperkuat demokrasi.
”Kesejahteraan media adalah kunci untuk menjaga kualitas demokrasi. Sebuah media yang sehat, tentu saja, harus dimulai dengan kesejahteraan para pekerjanya,” tambah Meutya.
Peluncuran program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperkuat ekosistem media yang lebih sehat, berdaya, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan demokrasi Indonesia.
