astakom, Jakarta – Untuk kesekian kalinya, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terkait penyelenggaraan ibadah haji. Terbaru, Prabowo menyampaikan keseriusannya dalam mewujudkan kampung haji di Arab Saudi.
Hal itu disampaikannya dalam acara peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, pada Minggu (4/5) kemarin.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan sudah menyampaikan ide kampung haji tersebut kepada Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad Bin Salman (MBS).
“Terakhir saya jumpa dengan beliau (pangeran MBS), saya mengajukan niat Indonesia untuk membangun suatu perkampungan Indonesia di Tanah Suci yang sedekat-dekatnya dengan Masjidil Haram,” ungkap Prabowo pada Minggu (4/5) kemarin, yang dikutip astakom.com.
Menanggapi ide tersebut, Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj menyambut baik keseriusan dan niat mulia Prabowo yang bermula dari kegelisahaannya atas biaya haji yang makin melambung tinggi itu, meskipun biaya haji pada tahun ini bisa ditekan.
Dia menyebut, gagasan dari Prabowo tersebut diyakini tak hanya berdampak pada persoalan pembiayaan haji, tetapi juga kepada sektor umrah, serta memperkuat ekosistem haji-umrah secara menyeluruh yang akan memberikan efek positif kepada para pemangku kepentingan.
“Selama ini antar pelaku sektor haji dan umrah masih terkesan berjalan sendiri-sendiri, tidak memiliki peta jalan maupun cetak biru bersama tata kelola penyelenggaraan haji-umrah yang komprehensif dan terintegrasi,” jelas Mustolih.
Ia menambahkan, perubahan besar yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030 menjadikan haji dan umrah sebagai sektor unggulan penghasil devisa. Di sisi lain, Indonesia sebagai pengirim jemaah terbesar di dunia memiliki posisi tawar strategis.
“Ibarat gayung bersambut, dua negara sahabat saling membutuhkan. Arab Saudi butuh investasi, Indonesia perlu pembangunan Kampung Haji. Bargaining-nya jelas,” ujarnya.
Terkait pendanaan, Mustolih menyarankan dua sumber utama. Pertama, melalui pemanfaatan dana BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang saat ini mengelola dana setoran awal haji lebih dari Rp179 triliun dari 5,2 juta pendaftar.
“Pembangunan infrastruktur Kampung Haji bisa menjadi prioritas skema investasi jangka menengah dan panjang bagi BPKH,” jelasnya.
Sumber kedua adalah Danantara, lembaga super holding BUMN yang memiliki kapitalisasi dana lebih dari Rp1.000 triliun. Menurut Mustolih, sektor haji dan umrah adalah investasi yang menjanjikan, berkelanjutan, dan berdampak ekonomi luas.
“Bayangkan, setiap tahun haji mengirimkan sekitar 221 ribu jemaah, sementara umrah rata-rata diikuti oleh lebih dari 1 juta orang. Belum ada negara lain dengan potensi sebesar ini,” katanya.
Mustolih optimistis, jika dua sumber tersebut digerakkan secara sinergis, cita-cita Presiden Prabowo membangun Kampung Haji di Arab Saudi dapat segera terwujud. Namun demikian, ia juga membuka peluang dari skema investasi lain yang relevan.
“Karena itu, para pembantu presiden seperti Kementerian Agama, BPKH, dan Badan Pengelola Haji harus segera menerjemahkan visi ini menjadi aksi nyata,” pungkasnya.
