astakom, Jakarta – Realisasi belanja negara menunjukkan percepatan signifikan hingga akhir Maret 2025. Pemerintah mencatat belanja telah mencapai Rp620,3 triliun, atau setara dengan 17,1 persen dari total pagu APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.
Akselerasi ini menandai mulai bergeraknya mesin belanja negara yang digadang-gadang akan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menyebut, belanja pemerintah pusat menyumbang Rp413,2 triliun dari total realisasi tersebut. Angka itu mencakup belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp196,1 triliun dan belanja non-K/L Rp217,1 triliun.
“Total belanja pemerintah pusat sampai dengan 31 Maret adalah Rp413,2 triliun. Ini adalah 15,3 persen dari total APBN, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, seperti dikutip astakom.com, Rabu (30/4).
Belanja K/L sebesar Rp196,1 triliun itu dialokasikan ke berbagai pos penting, seperti belanja pegawai sebesar Rp79,5 triliun atau 26 persen, belanja bantuan sosial Rp38,9 triliun atau 28,8 persen, belanja modal Rp25,9 triliun atau 11,1 persen, dan belanja barang Rp51,8 triliun atau 10,7 persen.
Secara rinci, belanja pegawai mencakup gaji, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, hingga vakasi. Belanja bantuan sosial disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Rp7,3 triliun, kartu sembako Rp11 triliun, serta iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp11,6 triliun.
Kemudian program pendidikan, seperti PIP dan KIP Kuliah masing-masing menyerap Rp1,5 triliun dan Rp6,7 triliun. Pemerintah juga mengucurkan Rp800 miliar untuk asistensi sosial, bantuan permakanan lansia, anak, disabilitas, hingga korban bencana.
Salah satu lonjakan paling mencolok terjadi pada belanja modal, yang naik dari hanya Rp3,1 triliun di akhir Februari menjadi Rp25,9 triliun per Maret.
Dana ini digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin (Rp22,3 triliun), pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi (Rp2,5 triliun), serta renovasi gedung dan bangunan (Rp900 miliar).
Sementara itu, belanja barang juga melonjak dari Rp18,3 triliun pada Februari 2025, menjadi Rp51,8 triliun pada periode Maret 2025. Di luar K/L, belanja non-K/L senilai Rp217,1 triliun difokuskan pada pembayaran pensiun sebesar Rp58,9 triliun serta subsidi energi dan pupuk senilai Rp32,4 triliun.
Adapun untuk rincian subsidi mencakup BBM sebanyak 2.906,7 kiloliter, LPG 3 kg sebanyak 1,368 juta kilogram, listrik untuk 41,9 juta pelanggan, dan pupuk sebanyak 1,7 juta ton.
“Kita harapkan ini kemudian menciptakan multiplier effect. Dengan belanja yang sudah cukup besar di bulan Maret, ini memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi kita di triwulan I/2025,” terang Suahasil.
